Monumen Penjara Banceuy, Riwayatmu Kini

Monumen Penjara Banceuy, salah satu jejak Bung Karno di Bandung dapat kita temui di sini.

Pradirwan - Kesendirian nampak diwakili patung yang sedang duduk sambil memegang buku dan pena bercat perunggu itu.

Patung Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, di Monumen Penjara Banceuy di Jalan ABC, Kota Bandung.

Penjara yang oleh pemerintah kolonial Belanda diperuntukkan bagi tahanan politik tingkat rendah dan kriminal ini memiliki sejarah dan saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia.

Sang Proklamator, saat mendekam di Penjara Banceuy ini merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1929 bersama 3 anggota PNI: Maskoen, Soepriadinata, dan Gatot Mangkoepradja.

Bung Karno menyusun pledoi yang sangat terkenal dan kemudian diberi nama Indonesia Menggugat.

Pledoi Indonesia Menggugat oleh Bung Karno ini dibacakan pada sidang pengadilan 18 Agustus hingga 22 Desember 1930, di tempat yang saat ini diberinama Gedung Indonesia Menggugat, di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Patung yang terbuat dari bahan perunggu itu ditempatkan di dekat sel penjara berukuran 210 sentimeter dengan lebar 146 sentimeter dan tinggi 350 sentimeter.

Sel nomor 5 itu satu-satunya yang tersisa, sementara bangunan sekelilingnya berubah menjadi pertokoan sejak tahun 1983.

Sel yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1877 itu tertutup rapi dengan hiasan bendera merah putih. Di dalamnya terdapat papan kecil beralaskan tikar anyam, teko, gelas, serta baskom untuk membuang air kecil.

Di tempat seperti itulah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Bung Karno mendekam sebagai tahanan politik oleh pemerintah kolonial Belanda.

Salah satu ungkapan Bung Karno, "Koe Korbankan Dirikoe di Penjara Ini Demi Bangsa dan Negarakoe Indonesia" menghiasi dinding kawasan itu. 

Pun demikian dengan replika bendera Merah-Putih, tertancap dalam tiang di depan penjara.

Sayang sekali, penjara yang saat ini dijadikan Museum Penjara Banceuy ini sepi pengunjung. Padahal saat ini, masyarakat seharusnya antusias merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-74. Salah satunya dengan mendatangi museum dan belajar sejarah agar dapat menghargai perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan.

Bandung, 6 Agustus 2019
Pradirwan

Pimpinan BNI-Bandung Sebut Tantangan Pelayanan DJP Lebih Berat

Pimpinan Development Service BNI cabang Bandung Kinkin Sakinah membawakan materi Comunication Skill dan Motivasi, Kamis (25/7).

Pradirwan - Kegiatan Bimbingan Teknis serta Forum Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP Jawa Barat I hari ke-2 di KPP Pratama Purwakarta, Kamis (25/7), dibuka oleh Kinkin Sakinah.

Pimpinan Development Service BNI cabang Bandung itu membawakan materi Comunication Skill dan Motivasi.

Menurutnya, meskipun terdapat perbedaan alasan pelanggan mendatangi Bank atau DJP, pada dasarnya standar pelayanannya sama.

"Garis besar dalam pelayanan itu sama, baik di bank maupun di DJP," tegas Kinkin.

Kinkin mengaku dirinya salut dan tidak menyangka DJP banyak menghadapi tantangan pelayanan yang rumit, namun semua tantangan itu dapat diselesaikan.

"Saya salut terhadap para pegawai pajak yang bisa meyakinkan para WP untuk patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya," ungkapnya.

Kinkin menjelaskan bahwa tantangan pegawai pajak lebih besar dibandingkan pegawai bank dalam memberikan pelayanan.

"Kalau di bank, tidak terlalu rumit karena nasabah datang ke bank untuk melindungi harta simpanannya. Berbeda dengan DJP, WP datang dengan keharusan tahu hak dan kewajibannya. Bisa jadi malah ada kewajiban yang harus dikeluarkan dari penghasilannya," ungkapnya.

Acara berlanjut dengan materi Aplikasi PMK-39 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Kepala Seksi Pengembangan Sistem Perpajakan I Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Jarot Budiono. Jarot menjelaskan hal teknis terkait implementasi PMK tersebut di KPP.

Di penghujung acara, KPP Madya Bandung memiliki kesempatan untuk melakukan Transfer Knowledge terkait M-Tax 441.

"M-Tax 441 merupakan sebuah inovasi pelayanan berupa aplikasi yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam memperoleh layanan dan informasi seputar perpajakan," ujar Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Bandung Rudi Rudiawan.

Lewat M-Tax 441 ini wajib pajak bisa memantau (permohonannya) sudah selesai atau belum, sudah lengkap atau belum.

"Kalau ada yang belum lengkap, apa yang harus dilengkapi, wajib pajak bisa lihat di aplikasi tersebut," imbuhnya.

Selain fitur itu, aplikasi ini bisa memfasilitasi permohonan terkait Surat Keterangan Fiskal, keterangan legalisasi, dan permohonan Pemindahbukuan.

Dengan menggunakan aplikasi berbasis android tersebut, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP.

Melihat keunggulan itu, M-Tax 441 diharapkan dapat diaplikasikan di seluruh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I. (HP)

sumber: pajak.go.id

Jabar I Gas Poll Tingkatkan Kepatuhan

Kakanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor saat membuka acara bimtek dan forum pelayanan dan konsultasi di Purwakarta (Rabu, 24/7)

Pradirwan - Setiap pegawai memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, tak terkecuali pegawai dalam bidang pelayanan. Mereka pun memiliki peranan penting untuk institusi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan sukarela.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor, saat membuka acara Bimbingan Teknis dan Forum Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP Jawa Barat I, di Purwakarta (Rabu, 24/7).

Acara ini berlangsung selama 3 hari yaitu mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2019 dengan membahas Evaluasi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi serta Peningkatan Kepatuhan tahun 2019.

Menurutnya, keberhasilan mencapai penerimaan pajak tak bisa dilepaskan dari fungsi pelayanan. "Penerimaan Pajak tergantung pada voluntary compliance (kepatuhan sukarela) para Wajib Pajaknya. Wajib Pajak akan menjadi patuh apabila merasakan kepuasan atas pelayanan yang kita berikan," ungkap Neil dalam acara yang bertema 'Tingkat Kepatuhan Jabar I Gas Poll Gaes!!!' itu.

Neil menyebutkan, sebagai insan pelayanan harus memiliki empat hal dalam memberikan pelayanan yaitu senyum, sabar, ketelitian, dan kreativitas.

"Semua hal itu merupakan faktor penting, karena teman-teman pelayanan adalah 'wajah' Kanwil DJP Jawa Barat I dan 'wajah' DJP secara keseluruhan," katanya kepada para Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I beserta Pelaksana dan AR seksi tersebut.

Oleh karena itu, Neil meminta jajarannya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam bekerja.

"Kita harus bekerja secara skillfull dan juga melayani dengan ketulusan. Ketulusan kita dalam memberikan pelayanan, akan dirasakan juga oleh WP yang kita layani. Kita harus memahami substansi dari pelayanan. Bahwa kepintaran dan kecermatan kinerja pelayanan, dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus membantu fungsi pengamanan penerimaan," pungkasnya.

sumber : pajak.go.id

Realisasi Pajak Kanwil DJP Jabar I Tumbuh 5,8 Persen

Kakanwil DJP Jawa Barat Neilmaldrin Noor saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II 

Pradirwan - Realisasi penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat I per 15 Juli 2019 mencapai 43,16% dari target penerimaan pajak sebesar Rp34,79 triliun. Prosentase realisasi ini di atas capaian nasional sebesar 41,45%.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II di Cianjur, Selasa (16/7). Rapat yang bertemakan "Jabar Hiji Ngahiji: Sinergi Untuk Mencapai Penerimaan Pajak yang Optimal" ini diikuti oleh 70-an peserta dan berlangsung hingga Kamis (18/7).

“Penerimaan kita (Kanwil DJP Jawa Barat I) masih baik. Pertumbuhan penerimaan netto hingga Juni 2019 tumbuh positif sebesar 5,8%,” ungkapnya.

Neil menilai, saat ini kondisi ekonomi makro sedang menurun. Meski begitu, itu bukan kendala untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal. "Ekonomi boleh slow down, tapi Jabar I tidak boleh slow down. Kita bisa meningkatkan basis pajak melalui proses ekstensifikasi, pengawasan, dan pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk tidak cepat puas dengan hasil yang telah dicapai. “Masing-masing KPP jangan mudah puas dengan target semester I yang telah dicapai, tetap harus diperhatikan sisa target semester II, karena belum tentu target per bulan yang telah direncanakan di awal tahun merupakan angka yang akurat, bisa saja meleset. Kita harus waspadai itu,” imbuhnya.

Setelah pembukaan dan sambutan, Rakorda II diisi dengan paparan dari 16 KPP di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I. Neilmaldrin Noor memberikan arahan sesuai dengan masalah-masalah yang ada untuk kemudian merencanakan aksi atau kegiatan dalam 5 setengah bulan ke depan.

Rakorda II ini pun menjadi ajang evaluasi rencana kegiatan komite-komite yang telah dibentuk pada Rakorda sebelumnya. Komite tersebut yakni Komisi Penggalian Potensi, Komisi Penegakan Hukum, dan Komisi Kepatuhan. Evaluasi dilakukan melalui rapat pleno masing-masing komite untuk kemudian dibahas melalui diskusi bersama seluruh peserta Rakorda II.

Di penghujung acara, Neil mengajak untuk tidak takut dalam menuju kesuksesan. "Amanah kita itu 100%. Prognosa bukan alat untuk menurunkan target menjadi target baru. Selisih persentase justru harus jadi pemicu mencari cara yang tidak biasa menuju penerimaan optimal," pungkasnya. (HP)






sumber: pajak.go.id

Bahas Mediamorfosis, Humas Pajak Jabar I Sambangi Ayo Media Network

Kasi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jabar 1 Sintayawati Wisnigraha menyerahkan cendera mata kepada Direktur Utama Ayo Media Network Hilman Hidayat (Ayo Bandung).

Pradirwan - Tim Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menyambangi kantor Ayo Media Network, Senin (16/7/2019) pagi. Dalam kunjungan tersebut, tim mendapat pencerahan mengenai mediamorfosis, yakni transformasi media komunikasi.

Kasi Kerjasama dan Humas Kanwil DJP Jabar I Sintayawati Wisnigraha mengakui pihaknya perlu melakukan penyesuaian pola kerja baru dengan perkembangan teknologi informasi. Hal ini agar sosialisasi bisa lebih efektif dan efisien.

"Era digital mendorong kami berubah dan melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Ini sangat penting agar program-program serta kebijakan-kebijakan bisa tersampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak," ujarnya dalam perbincangan.

Menurutnya, sistem birokrasi kerap menjadi kendala humas dalam berkegiatan sehingga sulit mengejar kecepatan perubahan. Namun menurut Sinta, saat ini, DJP tengah mengejar perubahan itu melalui reformasi perpajakan.

"Dengan lima pilar reformasi perpajakan, yaitu organisasi, SDM, TI dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan, diharapkan kami dapat meraih ketertinggalan itu," ujarnya.

Karena itu, dia berharap Ayo Media Network sebagai perusahaan media yang telah berinovasi bisa ikut mendukung penyebaran informasi secara lebih luas dan terarah, terutama dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

"Kami masih punya banyak kelemahan dan kekurangan sehingga membutuhkan dukungan dari media massa, khususnya kawan-kawan di Ayo Media Network," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Ayo Media Network Hilman Hidayat menjelaskan mediamorfosis merupakan bagian dari dampak revolusi industri 4.0 sehingga menuntut media massa serta stakeholders seperti humas ikut melakukan penyesuaian.

"Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci agar terhindar dari dampak buruk disrupsi sehingga kita bisa berselancar di atasnya," kata Hilman.

Selain portal media di 12 daerah di pulau Jawa, pihaknya juga memiliki 10 layanan di media sosial dan media luar ruang untuk memudahkan mitra melakukan sosialisasi sekaligus pengumpulan data sehingga informasi menjadi lebih masif, luas dan terarah.

"Big Data sangat diperlukan bagi mitra untuk melakukan pemetaan dan analisa sehingga bisa menyusun strategi yang lebih tepat. Dan kami siap mendukung mitra," pungkasnya. (DH)

sumber: AyoBandung.com

Kanwil DJP Jabar I Sabet Juara II Tax Factor 2019

CH405 dan para supporter

Pradirwan - Kanwil DJP Jawa Barat I berhasil menyabet juara II dalam ajang Tax Factor 2019 yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Perhelatan ini dalam rangka memperingati Hari Pajak 2019 serta untuk mengapresiasi bakat-bakat seni yang dimiliki para pegawai.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam sambutannya berharap agar ajang unjuk bakat menyanyi yang tahun ini mengambil tema “the Greatest Show” dapat diadakan setiap tahun. “Tax Factor 2019 spektakuler,” ungkap Robert.

Robert berharap bakat-bakat menyanyi para peserta Tax Factor 2019 dapat digunakan untuk dekatkan masyarakat Indonesia kepada pajak.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor menjelaskan proses seleksi peserta. “Seluruh Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJP mengirimkan wakilnya dalam seleksi penjurian tahap I di masing-masing Kantor Wilayah DJP. Pada tahap ini terdapat 113 peserta yang berhasil lolos seleksi, termasuk wakil dari Kanwil DJP Jawa Barat I yaitu peserta dari KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Purwakarta, dan KPP Madya Bandung,” ujar Neil usai acara.

Lebih lanjut Neil mengatakan penjurian tahap selanjutnya dilakukan oleh juri yang berkompeten di bidangnya yaitu Indra Aziz (Vokal Plus), Ucie Nurul (Elfa’s Singer) dan Arief Huda (Taxic Music Comunity). “Dari 113 peserta yang lolos itu, terpilihlah 10 besar finalis yang maju ke tahap Final Round Tax Factor 2019 hari ini dan alhamdulillah, trio KPP Pratama Sukabumi berhasil menjadi Juara II,” kata Neil.

Trio yang menamakan grupnya CH405 ini beranggotakan Agung Trihartanto, Rb. Unggul Yoga Wibawa, dan Putra Adi Pratama. Mereka berhasil memukau dewan juri Indra Aziz, Ucie Nurul, dan Andre Taulany.

Atas prestasi itu, Neil mengungkapkan rasa syukur. “Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tim Sukabumi yang telah mengharumkan nama Jabar Satu dan segala pihak yang telah mendukung. Hal ini merupakan hadiah bagi Kanwil DJP Jabar I, khususnya bagi KPP Pratama Sukabumi dalam memperingati Hari Pajak tahun ini,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan untuk berjuang memberikan yang terbaik. “Tujuan utama bukan untuk menjadi juara, tapi selalu memberikan kontribusi terbaik, bagi tim, institusi, maupun negara. Let’s make a good news everyday!” pungkasnya.

Dalam gelaran ini, Ayu Citra Dewi Nitami dinobatkan sebagai Juara Pertama. Sedangkan Juara III diraih oleh Desi Wulandari.

Berikut nama kesepuluh peserta yang masuk Final Round Tax Factor 2019:
(1) Ananda Guntur P.T Lumbantobing dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,
(2) Yopi Megitasari dari Kanwil DJP Jakarta Pusat,
(3) Ayu Citra Dewi Nitami dari Kanwil Kepulauan Riau,
(4) I Made Dwi Surya Ciptalyadi dari Kanwil DJP Bali,
(5) Desi Wulandari dari Direktorat TTKI,
(6) Selvia Pratiwi Situmorang dari Kanwil DJP Jakarta Pusat,
(7) Ni Kade Meyantika Florensy dari Kanwil DJP Nusa Tenggara,
(8) Trio CH405 : Agung, Unggul, dan Putra dari Kanwil DJP Jawa Barat I,
(9) Christiana Orisintawati dari Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tenggara, serta
(10) Duo : Adi – Gabriella dari KLIP.

sumber : 

Neil Bekali Pegawai Baru Visi DJP dan Reformasi Pajak

Kakanwil DJP Jabar I, Neilmaldrin Noor, saat memberikan ceramah.

Pradirwan - Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor, memberikan ceramah Reformasi Perpajakan kepada 34 Peserta Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan I, di Pusdiklat Paskhas, Kompleks Lanud Sulaiman Bandung (Senin, 1/7). Acara yang digelar Balai Diklat Keuangan Cimahi itu bertujuan meningkatkan kompetensi para pegawai baru DJP.

Dalam kesempatan tersebut, Neil menyebut visi DJP menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara akan dapat diwujudkan apabila semua pegawai menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Total anggaran yang dibutuhkan dalam APBN 2019 sekitar Rp2.200 triliun. 80%-nya berasal dari sektor perpajakan. Jadi sudah jelas kita semua (pegawai DJP) penting dalam tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai visi kita,” ujarnya.

Selain itu, menurut Neil, penerimaan pajak idealnya dikumpulkan karena kepatuhan sukarela wajib pajak (WP). “Pada dasarnya kita mengharapkan pajak ini datang secara sukarela, bukan karena perasaan terpaksa. Jika tingkat kepatuhan WP sudah mencapai ini, maka tujuan akhir visi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara bisa terwujud. Oleh karena itu, reformasi perpajakan menjadi sangat penting dilakukan,” katanya.

Neil menambahkan, terlebih dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0 yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, dan lain sebagainya. “Menghadapi tantangan tersebut, DJP pun dituntut untuk berubah. Pelayanan kita ke depan berbasis teknologi. Dan teman-teman semua akan menjadi agen perubahan DJP menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Neil berpesan agar tetap menjaga semangat berkompetisi tanpa melupakan bekerjasama dalam sebuah tim. "Ibarat kereta yang berjalan, sebagai orang baru diharapkan bisa naik dan mengikuti irama institusi. Namun tidak hanya naik saja dan jadi penonton. Lihat mana yang bisa diperbaiki, lalu sempurnakan. Saya harapkan teman-teman jadi motor atau darah baru bagi institusi DJP, bukan hanya 'mengekor' yang sudah ada, namun berinovasi dengan karya-karya terbaik bagi institusi. Inilah semangat reformasi perpajakan sesungguhnya," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, maka nilai-nilai Kementerian Keuangan harus berjalan. “Jaga selalu integritas. Tak seperti ujian lainnya yang hanya sewaktu-waktu, Pegawai DJP akan mengalami ujian integritas setiap hari. Kita harus dapat mewujudkan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Buat cita-cita setinggi mungkin, ikhtiarkan, dan lakukan dengan baik. Dengan cara itu, tujuan reformasi perpajakan membuat DJP yang kuat, kredibel, dan akuntabel dapat segera terwujud," pungkasnya. (HP)

sumber: pajak.go.id