 |
| KPP Pratama Cimahi Optimalkan Sinergi Raih Prestasi |
Sebelum reformasi dijalankan, unit kerja di bawah Kantor Wilayah terdiri dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Masing-masing kantor tersebut mengemban tugas yang sama sekali berbeda satu sama lain. Reorganisasi membuat ketiganya dilebur dalam satu unit organisasi bernama KPP.
Selain penggabungan, Ditjen Pajak juga melakukan pemekaran. KPP baru didirikan dengan cara memecah unit KPP lama.Salah satu KPP yang wilayahnya dimekarkan adalah KPP Pratama Cimahi. KPP yang semula membawa wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung dipecah menjadi 3 (tiga) KPP, yakni, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Soreang, dan KPP Pratama Majalaya.
Meski wilayah KPP Pratama Cimahi sudah dibagi menjadi tiga KPP Pratama, namun dengan penambahan jumlah Wajib Pajak dan perkembangan potensi pajak yang pesat, KPP Pratama Cimahi direncanakan akan dilakukan pemecahan lagi.
“Saya seperti kehabisan waktu, meski pulang sampai malam. Mudah-mudahan tahun depan (pemecahan KPP) dapat terealisasi,” ujar Kepala KPP Pratama Cimahi, Sugiri Tejanegara, kepada Bale Pajak, Jumat (02/06).
Menurut pria yang akrab dipanggil Giri ini, jika dibandingkan dengan (KPP Pratama) di kota Bandung yang luas wilayah lebih kecil, jumlah Wajib Pajak lebih sedikit, dan jumlah pegawai berbeda sedikit, pemecahan wilayah menjadi salah satu solusi yang efektif.
“Satu orang Account Representative (AR) misalnya bisa menangani lebih sedikit Wajib Pajak. Jika mau visit ke Gungunghalu saja butuh waktu 2,5 – 3 jam satu kali perjalanan, artinya jika bolak balik bisa seharian. Jika di kota Bandung, dalam waktu yang sama bisa 4-5 WP untuk waktu sebanyak itu. Padahal penerimaannya tidak signifikan. Tapi itu tetap harus dilakukan. Ini tantangan buat kami, bagaimana tugas yang diamanahkan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
KPP Pratama Cimahi mempunyai wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah 1.311,31 km2, dan Kota Cimahi 40,25 km2. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah sebanyak 308 ribu. Dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak itu, jumlah AR sebagai pengawas hanya sebanyak 20 orang dan 6 petugas Seksi Ekstensifikasi.
Lebih lanjut, Giri mengungkapkan upayanya untuk mengantisipasi kendala tersebut. “Kami membangun kekompakkan. Saya selalu menekankan bahwa kita semua adalah team work. Kami ini ibaratnya seperti tim sepakbola. Untuk bisa mencetak gol, harus tecipta saling bekerjasama antar lini. Selain itu saya juga menyemangati, mengarahkan, memberi contoh, dan membantu pelaksanaan penggalian potensi baik dengan memberikan data maupun turut ke lapangan. Hal ini saya lakukan untuk mendorong temen-temen agar bisa merasakan kebersamaan. Saya yakin, team work itu penting,” jelasnya.
Giri tidak sedang beretorika. Bale Pajak menyaksikan betapa pria kelahiran Kuningan ini benar-benar menjadi bagian dari tim kerjanya, bukan sekedar “tukang perintah”. Salah satunya bisa dilihat dari penataan ruang kerjanya. Alih-alih melapangkan area depan meja kerjanya, Giri meletakkan sebuah meja bundar kecil. Di meja itulah ia melakukan diskusi dengan timnya dengan formasi mengelilingi meja, bukan berhadap-hadapan. Saat ditanya Bale Pajak soal filosofi meja bundar itu, Giri menjawab,”Meja kerja besar itu menciptakan gap. Saya tak mau timbul gap antara saya dengan anggota tim saya saat diskusi. Dengan formasi melingkar seperti itu membuat mereka lebih nyaman.”
Giri memang dikenal sebagai orang yang detil dalam memberikan arahan. “Kami merasa terbantu, terawasi, dan buat kami hal ini lebih baik dibanding pimpinan yang hanya minta laporan saja,” ujar Prianto, Kepala Seksi Waskon IV.
Selain detil, Giri senang memberikan evaluasi langsung terhadap stafnya, terkadang tanpa sepengetahuan kasinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian darinya. Komposisi pegawai di KPP Pratama Cimahi berisi pegawai yang relatif masih muda. “Kami arahkan lebih ke manajemen waktu, agar bisa seefektif mungkin. Semua dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sesungguhnya saya sedang membantu teman-teman agar nilai individu baik. Jangan sampai karena banyak pekerjaan malah lupa mengerjakan yang penting,” ujar Giri.
Selain menghadapi tantangan luas wilayah dan keterbatasan waktu dan tenaga, tantangan lainnya adalah karakteristik Wajib Pajak. Menurutnya, karakteristik Wajib Pajak umumnya sama dengan masyarakat Jawa Barat.
“Dibilang keras, tidak terlalu keras juga jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, misalnya di Surabaya atau Sumatera. Meski begitu, kami tetap harus hati hati. Tipologi Sunda pasti berbeda dengan Jawa atau Sumatera. Untuk menghadapinya, selain law enforcement, kita juga lakukan pendekatan-pendekatan, misalnya melalui sosialisasi, edukasi dan kita ajak berdialog. Alhamdulillah di beberapa kesempatan sosialisasi dan edukasi, Wajib Pajak tergerak untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Yang tadinya belum bayar sekarang bayar, yang tadinya masih kecil menjadi besar. Kedepan kami harapkan apa yang disampaikan Wajib Pajak itu benar,” ujarnya.
Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja
Dalam kurun waktu 2016 lalu, KPP Pratama Cimahi berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target penerimaan 2016 sebesar Rp1.616 miliar berhasil diraih dengan realisasi cukup fantastis, sebesar Rp1.807 miliar atau 111% dari target. Tak heran, raihan ini membawa KPP Pratama Cimahi meraih beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.
Selain atas kinerja penerimaan, KPP Pratama Cimahi juga meraih penghargaan sebagai mitra terbaik PPDDP peringkat I di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I dan Penghargaan dari KPPN Bandung Satu sebagai peringkat Terbaik Satu Realisasi Tinggi dengan pagu dana diatas 10 miliar tahun 2016, serta Peringkat Terbaik Kedua kategori Rencana Penarikan Dana (RDP) Harian tahun 2016. Dalam bidang olahraga, Tim KPP Pratama Cimahi juga menjadi juara I Bulu tangkis dan juara II Bola Voli dalam Porwil DJP Jawa Barat I tahun 2016.
Tahun 2017, KPP Pratama Cimahi diberikan tambahan target penerimaan sebesar Rp.45 miliar atau tumbuh sekitar 3% menjadi Rp1.661 miliar. “Ini angka yang cantik buat kami, mudah-mudahan hasilnya juga cantik,” ujar Giri dengan nada bercanda. Pria kelahiran Kuningan itu sedang mengatakan bahwa komposisi angka targetnya jika dibalik akan menghasilkan nilai yang sama, 1661. Hingga saat ini, target penerimaan 2017 telah terealisasi sekitar 34,84% atau sebesar Rp.508 miliar. Angka ini tumbuh sebesar 28% dari realisasi tahun lalu.
KPP Pratama Cimahi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengamankan penerimaan. Giri mengaku melakukan pengawasan intensif terutama di lima sektor dominan yaitu industri pengolahan, perdaganganan besar, administrasi pemerintahan, jasa keuangan, dan real estate. Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya hanya mengikuti program yang telah dicanangkan oleh kantor pusat dan Kanwil Ditjen Pajak. “Ditjen Pajak punya program, Kanwil punya program, kami hanya melaksanakan program-program tersebut ditambah program kami sendiri,” ucap pria yang hobi memelihara burung ini.
“Upaya yang rutin dilakukan sudah jelas yaitu pengawasan rutin, karena itu penting, pendapatan rutin ini cukup besar. Selanjutnya dengan melakukan penggalian potensi, extra effort dengan pemanfaatan data yang bersumber dari mana saja, bisa dari Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Wilayah DJP Jabar I, atau data yang kami cari sendiri. Selain itu kami juga akan memanfaatkan data pasca Amnesti Pajak, inventarisir Wajib Pajak yang ikut amnesti pajak, melakukan pendekatan apabila ada data yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak yang ikut amnesti pajak, maka kita implementasikan amanat Undang-undang Amnesti Pajak. Bila ada Wajib Pajak tidak ikut Amnesti Pajak, juga akan kita tindak lanjuti. Kegiatan lain seperti ekstensifikasi akan jalan terus. Wilayah kita yang luas ini memiliki potensi yang masih besar. Kami akan ke lapangan untuk pemetaan potensi dan mengimbau Wajib Pajak untuk ber-NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP,” paparnya.
Berdasarkan data yang telah dihimpun KPP Pratama Cimahi, masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar (ber-NPWP). Pihaknya mengidentifikasi beberapa sektor, terutama perdagangan kecil. “Kecil itu menurut kita, tapi jumlahnya sangat banyak. Misalnya pedagang di pasar-pasar. Kita sudah coba di pasar Cermat Batujajar. Pasar ini dalam skala besar jika di Jakarta seperti Pasar Tanah Abang, atau jika di Kota Bandung, seperti Pasar Baru. Pemetaan itu penting demi keseimbangan agar banyak Wajib Pajak yang bisa kesentuh. Kecil jika banyak, akan menjadi besar juga dan dapat menopang penerimaan,” katanya lagi.
Hal yang menarik dari rangkaian inovasi KPP Pratama Cimahi adalah koordinasi yang intensif dengan PT. Pos Indonesia. Dua hal yang menjadi isu adalah intensifikasi di jenis pajak Bea Meterai dan kemudahan pembayaran pajak bagi daerah pelosok. Berdasarkan data, penerimaan bea meterai di KPP Pratama Cimahi mencapai Rp1,5 miliar per bulan.
“Jika ini bisa ditingkatkan menjadi 2 kali lipat per bulan (Rp 3 miliar), maka akan ada tambahan sebesar Rp 18 miliar setahun,” ujar Giri lagi. Niatan meningkatkan penerimaan Bea Meterai ini dengan cara meningkatkan penjualan benda meterai. Untuk itu, PT Pos akan melakukan penjualan dengan jemput bola atau delivery service.
Selain untuk meningkatkan peneriman bea meterai, jemput bola juga bisa dilaksanakan untuk memberikan kemudahan pembayaran pajak di daerah-daerah pedesaan yang akses ke perbankan cukup jauh. “Untuk memberikan kemudahan pembayaran bendaharawan pedesaan baik bendahara desa maupun bendahara sekolah di pedesaan. Kami memahami, tipikal wilayah kami mayoritasnya pedesaan. Berbeda dengan kota besar seperti Kota Bandung. Untuk bayar pajak Rp50 ribu misalnya, bendahara desa Rongga (Kab. Bandung Barat), ongkosnya banyak, bisa lebih besar dari jumlah pajaknya untuk sampai ke Bank terdekat. Belum lagi terkendala pembuatan id billing yang tidak bisa, entah karena jaringan internet belum baik atau ketidaktauan. Oleh karenanya, PT Pos akan membantu pembuatan id billing sekaligus pembayaran pajaknya di kantor pos menggunakan mobil keliling. Dengan begitu, diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan, baik kepatuhan formal maupun material. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di seluruh pedesaan,” jelasnya.
Sementara itu, dalam upaya menjalin kerjasama dengan pemda, saat ini telah dilakukan koordinasi intensif, baik dengan pemkab Bandung Barat maupun Pemkot Cimahi, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dari beberapa sektor penerimaan yang saling berkaitan, misalnya sektor restoran, hotel, parkir, dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dengan pihak pemkot Cimahi misalnya, KPP Pratama Cimahi melaksanakan program penelitian dan menginventarisir Wajib Pajak yang bergerak di sektor properti. Hal ini dilakukan dengan cara bersama-sama mengawasi pembayaran BPHTB dan PPh finalnya. Bahkan kerjasama ini juga melibatkan BPN. Hal ini untuk memastikan bahwa pajak-pajak yang terkait sudah dihitung sesuai dengan harga transaksi sebenarnya. Terutama atas transaksi non perumahan (pribadi ke pribadi). “Kalau dua instansi yang jalan mudah-mudahan Wajib Pajak lebih memperhatikan,” katanya. Semua kegiatan tersebut akan dievaluasi dan dijadikan feedback untuk perbaikan kedepan, agar dapat mendukung pencapaian target penerimaan pajak KPP Pratama Cimahi, Kanwil DJP Jawa Barat I, maupun Nasional.
***
Artikel ini telah dimuat pertama kali di Majalah Kanwil DJP Jawa Barat I, Bale Pajak edisi 7/2017.
Post a Comment