 |
| Kepala KPP Madya Bandung, Andi Setiawan menerima piagam penghargaan dariM Menpan-RB Syafruddin atas keberhasilan KPP Madya Bandung menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Hotel Sultan Jakarta, (Senin, 10/12). |
Pradirwan - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) karena telah berhasil membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), di Hotel Sultan Jakarta, (Senin, 10/12). Menpan-RB Syafruddin menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada Kepala KPP Madya Bandung, Andi Setiawan.
“Apresiasi sebetulnya bukanlah sebuah tujuan yang ingin dicapai, namun ikhtiar itu dilakukan dalam rangka mewujudkan komitmen yang lebih kuat lagi bagi kami seluruh pegawai di unit kerja KPP Madya Bandung agar tetap istiqomah (konsisten) dan terus-menerus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang didasarkan pada integritas dan diikuti dengan profesionalisme dalam bingkai sinergi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak dan seluruh pemangku kepentingan serta senantiasa berupaya untuk menjadi lebih baik di setiap saat. Semoga ikhtiar ini mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT,” ungkap Andi usai menerima penghargaan.
Baca juga : Wujudkan Sinergisme, Kedua Kanwil di Jabar Ini Jalin Kerjasama
Andi menjelaskan, tahapan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK ini tidaklah singkat dan sederhana. “Terhitung setidaknya sepuluh bulan sejak proses diusulkannya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung oleh Direktorat Jenderal Pajak, dilanjut dengan penilaian tahap pertama oleh Tim Penilai Internal (TPI), kemudian penilaian tahap kedua oleh Tim Penilai Nasional (TPN), hingga pada akhirnya, 10 Desember lalu, KPP Madya Bandung bersama 61 unit kerja lainnya di bawah Kementerian Keuangan diapresiasi dan dianugerahi predikat ZI-WBK oleh Kemenpan-RB,” tutur Andi.
Meski tidak sederhana, seluruh komponen KPP Madya Bandung, baik pegawai maupun nonpegawai, turut andil dalam pembangunan program ZI-WBK ini dengan penuh antusias, mulai dari pencanangan program, melaksanakan rencana kerja yang padat hingga lembur selama beberapa minggu, serta sosialisasi program kepada stakeholders guna turut bersinergi membangun program ini secara bersama dan menyeluruh. Sepanjang proses pembangunan program ZI-WBK, KPP Madya Bandung dibantu dan diawasi oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA).
"Perbaikan di birokrasi bukan hanya untuk memenangkan lomba, tapi lebih dari itu, untuk akselerasi implementasi ZI-WBK/WBBM yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan terhadap publik atau stakeholder. Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, dengan birokrasi yang bersih dan melayani, demi mencapai Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera," pungkas Andi.
Baca juga : Mal Pelayanan Publik Transmart Soreang Diresmikan
Dalam acara yang bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ke-72 tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga memberikan apresiasi kepada tujuh pemimpin perubahan atas komitmennya dalam menerapkan pembangunan ZI-WBK/WBBM di seluruh unit kerjanya.
Tujuh pimpinan dimaksud adalah Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bachtiar Ali, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto.
Sementara itu, dalam sebuah tayangan video pada hari penganugerahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik. “Ini adalah upaya dan komitmen dari Kementerian Keuangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan terus akuntabel terhadap tanggung jawab yang diemban,” ungkapnya.
Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Tahun ini, terdapat 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Jumlah tersebut dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir dua kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan enam unit kerja berpredikat WBBM. (SDH/HP)
Artikel ini ditayangkan di pajak.go.id
Post a Comment