Jawab Tantangan Kehumasan, DJP Jabar I Gembleng Videografer

Videografer DJP, Irwan Hermawan dan Febri Noviardi saat menyampaikan materi dalam Lokakarya Materi Kehumasan Eksternal (Videografi Dasar 2018) di Gedung Keuangan Negara Bandung, Senin (6/8)

Pradirwan - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menggelar Lokakarya Materi Kehumasan Eksternal (Videografi Dasar 2018) di Gedung Keuangan Negara Bandung, Senin (6/8) hingga Rabu (8/8). Kegiatan ini diikuti 36 peserta yang merupakan videografer KPP/KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Reny Ravaldini mengatakan kegiatan ini untuk menjawab tantangan kehumasan pada era digital yang saat ini demikian pesat.

"Dalam era digital saat ini, dimana aliran informasi berjalan tanpa batas, menjadi tantangan bagi DJP untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholder dengan cepat, akurat, dan akuntabel, sehingga diperlukan pengelolaan komunikasi yang efektif dan efisien," ujar Reny.

Menurutnya, peranan media sosial dengan konten berformat video menjadi pilihan publikasi kehumasan yang tepat. Penyampaian informasi yang dilakukan melalui tayangan video singkat di internet atau jejaring media sosial menjadi salah satu pilihan bagi DJP untuk mempublikasikan berbagai hal yang terkait dengan kebijakan, program, peraturan-peraturan perpajakan terbaru, dan inisiatif kepada stakeholder baik internal maupun eksternal.

"Sebagaimana kita ketahui, begitu besar peranan media sosial sebagai sarana publikasi kehumasan. Jika sebelumnya sebagian besar konten media sosial unit vertikal DJP berisi foto atau desain grafis, sekarang kita akan memperbanyak konten video singkat," ungkap Reny.

Senada dengan Reny, Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat Ani Natalia mengatakan kemajuan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat. "Tahun 2020, diperkirakan sebanyak 90% konten di media sosial itu video. Dulu orang-orang suka membaca untuk mendapatkan informasi, sekarang kemajuan teknologi membawa perubahan perilaku, how technology change our behavior. Kita lebih senang ke konten video, terutama video-video tutorial,” ungkap Ani.

Ani menjelaskan bahwa tantangan itu sudah semakin nyata, oleh karenanya ia meminta para peserta untuk siap menghadapi tantangan itu. “Kita harus bisa bersaing dengan jutaan bahkan mungkin miliaran video di dunia maya, menjelaskan semua aturan pajak dan mengedukasi masyarakat melalui video. Tidak bisa tidak," pesan wanita yang akrab disapa kak Ani itu.

Lebih lanjut, Ani menyampaikan bahwa untuk mengedukasi wajib pajak, selain melalui sarana penyuluhan langsung, pihaknya telah membentuk beberapa tim kreatif yang beranggotakan pegawai DJP dari seluruh Indonesia. “Yang suka desain konten, kami sudah membentuk tim grafis. Bagi yang suka membuat video, kami membentuk tim video (imagitaxion), dan untuk menyebarkan konten melalui media sosial, kami punya taxmin (sebutan untuk admin medsos) di masing-masing unit vertikal DJP," ujarnya.

Lokakarya ini dibagi menjadi tiga sesi besar yaitu teori, praktik, dan evaluasi. Pada sesi teori, para peserta dibekali materi dasar-dasar videografi dari para pembicara yang sudah terkenal di kehumasan DJP. Pembicara diantaranya fotografer yang juga Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Tegallega, Slamet Rianto. Slamet menyampaikan materi Dasar Komposisi Visual. Sedangkan kedua videografer DJP yaitu pelaksana Seksi Hubungan Internal, Febri Noviardi menyampaikan materi pre production meeting, Developing the Script, dan Pra Produksi, dan Pelaksana Seksi Hubungan Eksternal, Irwan Hermawan menyampaikan materi Brainstorming Idea, Produksi, and Editing.

Sementara dalam sesi praktek, para peserta melakukan produksi video. Mereka dibagi menjadi beberapa tim dan melakukan produksi video sesuai tema yang ditentukan. Pada hari berikutnya dilakukan evaluasi atas karya-karya setiap tim tersebut oleh para narasumber. Dari 18 karya yang masuk, terpilih 5 karya video terbaik berturut-turut yaitu video dari KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Cianjur, dan KPP Pratama Cimahi. Malah, video dari Tim KPP Pratama Purwakarta lolos kurasi dan menjadi konten nasional untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang. (HP)

sumber : pajak.go.id

Bangun Strategi Penyuluhan Efektif, DJP Jabar I Gelar Forum

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ani Natalia saat menjadi pemateri Public Speaking dalam Forum Penyuluhan Kanwil DJP Jawa Barat I, (Senin, 20/08/2018)

Pradirwan - Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I menggelar Forum Penyuluhan di Gedung Keuangan Negara Bandung, Senin (20/8) hingga Selasa (21/8).

Kegiatan yang mengambil tema "Membangun Strategi Penyuluhan Efektif sebagai Penunjang Penerimaan" ini diikuti para Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kepala KP2KP, dan para penyuluh pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ani Natalia berkesempatan memberikan materi public speaking di hari pertama forum ini.

"Pastikan semua hal yang ditampilkan, berbicara atau diam seribu bahasa, harus memiliki makna," pesannya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yoyok Satiotomo disela-sela acara mengatakan agar strategi penyuluhan bertujuan kepada peningkatan kepatuhan. "Saya meminta agar setiap penyuluhan bisa menyadarkan para Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan bisa meningkatkan penerimaan," ujarnya.

Memasuki hari kedua, peserta diberikan materi Powerful Points with Powerpoint oleh pelaksana Subdit Penyuluhan Adhika Bibing Purwanto.

"A good set of slide won't magically make your talk great. But a great talk is really hurt by terrible slides," ujar Bibing mengutip pernyataan Zach Holman saat memulai sesinya, Selasa (21/8). Menurutnya, pernyataan Holman tersebut masih relevan hingga saat ini dan menjadi pegangan agar membuat presentasi semakin powerful.

Bibing menyampaikan 3 materi pokok yaitu kesalahan-kesalahan dalam pembuatan slide, persiapan perencanaan, dan kiat-kiat membuat slide yang baik.

Acara selanjutnya diisi dengan evaluasi kegiatan penyuluhan semester I/2018 oleh Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat I, Reny Ravaldini, serta sesi berbagi oleh dua Kepala Seksi (Kasi) Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Pulung Setio Wibowo dari KPP Pratama Bandung Tegallega dan Nur Hidayat dari KPP Pratama Bandung Cicadas.

Pulung menyampaikan motivasi dalam memberikan edukasi perpajakan. "Menjadi apa pun kita, haruslah bermanfaat untuk sesama. Termasuk menjadi Penyuluh Pajak, karena dapat memberi manfaat bagi Wajib Pajak," ungkap Pulung.

Sementara itu, Nur Hidayat menekankan pentingnya manajemen penyuluhan. "Setiap akan melaksanakan penyuluhan, tahapan-tahapan penyuluhan harus dilakukan. Sebagai contoh, membuat check list perlengkapan penyuluhan dan penanggung jawabnya, agar ketika terjadi hal diluar rencana, lebih cepat mitigasi dan mencari solusinya," ungkap pria yang akrab disapa Enha ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta memiliki bekal ilmu lebih banyak sebagai tenaga penyuluh sehingga edukasi perpajakan dapat lebih mudah dipahami wajib pajak. (/*HP)

sumber: pajak.go.id

Kanwil DJP Jabar I Bangun Dermaga di Situ Cisanti

Dermaga Cakti Buddhi Bhakti di Situ Cisanti

Pradirwan - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I secara aktif mendukung program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Selasa, 7/8). Salah satu upayanya adalah membangun sebuah dermaga yang terletak di dekat huruf-huruf raksasa membentuk tulisan “KILOMETER 0 CITARUM”.

“Wisatawan bisa menggunakan perahu karet untuk melintasi danau dan sampai ke daerah titik nol Citarum ini. Namun, tidak adanya dermaga di sini, membuat wisatawan kesulitan untuk mencapai daratan,” ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yoyok Satiotomo, usai meresmikan dermaga yang diberi nama Cakti Buddhi Bhakti.

Peresmian tersebut disaksikan Kepala KPP Pratama Soreang Harry Pantja Sirait dan Kepala KPP Pratama Majalaya Elis Dewi Sartika dan sejumlah pegawai.

Yoyok menjelaskan, ide pembangunan dermaga bermula saat pihaknya melakukan penghijauan dengan menanam ratusan pohon aren pada 6 April 2018 lalu.

Usai melakukan penanaman, Yoyok dan para peserta yang hadir berjalan di tepi danau menuju tulisan “KILOMETER 0 CITARUM” itu untuk berfoto bersama. Untuk pulang, ia harus kembali menelusuri tepi danau, padahal ia melihat ada perahu karet yang bisa dimanfatkan untuk memangkas jarak.

“Alhamdulillah, dermaga Cakti Budhhi Bhakti ini berhasil dibangun. Dalam kesempatan ini pula kami melakukan penyebaran bibit ikan dewa (kancra) sebanyak 2000 ekor,” ungkap Yoyok.

Sebagaimana diketahui, guna mendukung program penataan hulu sungai Citarum, Kanwil DJP Jawa Barat I bersama KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya melakukan penanaman pohon dan pemberian mesin potong rumput untuk pemeliharaan lingkungan.

"Total pohon aren 400, 200 pohon aren dari KPP Pratama Majalaya, 200 dari KPP Pratama Soreang untuk program Satapok Dinas Lingkungan Hidup dan 1000 Bibit Pohon Aren untuk Kodam Siliwangi Program Citarum Harum Sektor 1, dan 7 Pohon Aren dengan KPH Perhutani di Situ Cisanti. Untuk penanganan lingkungan di hulu sungai Citarum," ujar Yoyok.

Kegiatan penanaman pohon ini sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Bandung dalam konservasi Citarum melalui Gerakan Satapok (Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan).

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Bandung Dadang M Nasser, seniman Bandung Acil Bimbo, Pengurus Rotari Club Bandung, Florentina Lanny, para pegawai dinas lingkungan hidup serta pegawai dari KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya.

Satu bulan kemudian (Selasa, 8 Mei 2018) dilakukan penyerahan mesin potong rumput untuk pemeliharaan lingkungan sekitar situ Cisanti.

Situ (danau) Cisanti menjadi hulu Sungai Citarum berlokasi di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Enam bulan usai dicanangkan program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 lalu, sumber air sungai Citarum itu kini semakin asri. Dengan panorama yang indah, situ Cisanti menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk dijadikan tempat wisata di Jawa Barat.

“Kami melakukan ini semua karena keperdulian kami pada kelestarian alam. Alam lestari, bencana banjir terhindarkan, masyarakat hidup aman dan sejahtera,” pungkas Yoyok. (*/HP)

Sumber : www.pajak.go.id

Kanwil DJP Jabar I Gandeng AIKMA Gelar Edukasi Pajak UMKM

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Arif Priyanto saat memberikan sambutan dalam acara Edukasi dan Dialog Perpajakan, Kamis (19/7).

Pradirwan ~ Kanwil DJP Jawa Barat I menggelar edukasi dan dialog perpajakan (EDP) kepada sekitar 200 peserta yang tergabung dalam Assosiasi Industri Kecil dan Menengah Agro (AIKMA) Kota Bandung di Aula Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Bandung, Kamis (19/7).

Acara yang berlangsung sekitar tiga jam itu dibuka Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Arif Priyanto.

Dalam sambutannya Arif mengemukakan tentang fungsi pajak. Menurutnya, selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgeter), pajak juga berfungsi sebagai pengatur (regurelend).

Dia mengatakan, pajak dalam fungsi penerimaan menjadi penopang biaya pembangunan negara. “Sekitar 70% itu berasal dari pajak yang kita bayarkan. Pada 2018, Ditjen Pajak ditargetkan mencapai penerimaan Rp1.424 triliun. Hingga hari ini (19/7), sudah mencapai sekitar 45% dari target tersebut,” ungkap Arif.

Dia menjelaskan, pajak berfungsi sebagai mengatur kebijakan pemerintah. Misalnya dengan terbitnya PP No 46 tahun 2013 yang sekarang diganti dengan PP 23/2018. Tujuannya adalah agar semakin banyak masyarakat yang menjadi kontributor atau pembayar pajak.

“Sebagaimana kita ketahui, jumlah UMKM kita sangat banyak, namun yang menjadi pembayar pajak masih sedikit. Oleh karena itulah diberikan insentif dengan menggunakan tarif final serta diberikan penurunan tarif yang semula satu persen menjadi setengah persen,” paparnya.

Arif mengemukakan untuk perhitungan pajak untuk usahawan seharusnya menggunakan standar akuntansi. “Pajak sebenarnya dikenakan atas laba bersih usaha. Dengan menggunakan akuntansi dan membuat laporan keuangan, akan jelas diketahui berapa modal, berapa biaya, dan berapa labanya. Namun, tidak semua pengusaha menggunakan akuntansi tersebut. Oleh karenanya, digunakanlah pencatatan omzet yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak UMKM ini, tujuannya agar masyarakat lebih mudah menghitung pajaknya, cukup dikalikan dengan tarif setengah persen,” tuturnya.

Ketua AIKMA kota Bandung Nia Kurniasih mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Kanwil DJP Jawa Barat I yang memberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai informasi perpajakan.

Nia menuturkan, beberapa informasi perpajakan yang diterima anggota AIKMA di antaranya terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Selama ini kami menganggap bahwa semua orang wajib punya NPWP. Ternyata setelah diberikan penjelasan, kami baru mengetahui bahwa yang wajib punya NPWP itu bagi orang pribadi atau badan yang sudah punya penghasilan. Bisa saja statusnya masih mahasiswa, namun jika sudah punya penghasilan dari usaha, maka dia wajib ber-NPWP dan bayar pajak. Itulah salah satu informasi yang kami dapatkan pada akhirnya. Intinya ketika mengetahui sesuatu dan sesuatu itu tidak sulit, dan justru itu membantu dan bermanfaat, maka kita bisa turut andil dalam memberikan manfaat itu, salah satunya teman-teman AIKMA ini yang bisa menjadi pahlawan dalam pembangunan melalui pembayaran pajak,” jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan dan dialog PP 23 dengan menghadirkan narasumber penyuluh perpajakan Teguh Rahayu. "Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat lebih memahami PP 23 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 dan memanfaatkan fasilitas ini," tukas Teguh. (HP/*)

Sumber: pajak.go.id

Sosialisasikan Insentif Pajak, KPP Madya Bandung Gelar Tax Gathering

Kepala KPP Madya Bandung, Andi Setiawan saat membuka acara tax gathering di Auditorium Gedung Keuangan Negara Bandung, Rabu (18/7).

Pradirwan ~ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung menggelar persamuan pajak (tax gathering) dengan mengundang 130 wajib pajak di Auditorium Keuangan Negara Bandung, Rabu Pagi (18/7).

Acara yang bertajuk Dialog dan Edukasi Perpajakan itu membahas dua peraturan perpajakan terkini, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan Peraturan Menetri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kepala KPP Madya Bandung, Andi Setiawan  di sela kegiatan mengatakan bahwa kedua peraturan tersebut merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

“PP 23 dan PMK 39 ini merupakan insentif bagi wajib pajak. Penurunan tarif dari semula satu persen menjadi setengah persen berdasarkan PP 23 dan fasilitas percepatan restitusi berdasarkan PMK 39 ini akan mengurangi penerimaan pajak. Namun, kami memastikan apa yang menjadi hak wajib pajak akan kami penuhi. Itu sudah menjadi kewajiban kami,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, meskipun terjadi penurunan tarif, bisa jadi penerimaan pajak turun atau naik. “Penerimaan pajak berpotensi mengalami penurunan akibat turunnya tarif ini. PP 23 ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan tax base (jumlah wajib pajak). Meski tarif pajaknya turun tapi kalau wajib pajak semakin bertambah banyak yang bayar, semakin luas, penerimaan pajak pasti akan semakin baik," katanya.

Meski KPP Madya Bandung hanya melayani 14 kategori wajib pajak, namun sosialisasi PP No 23 ini wajib dilakukan untuk menginformasikan semua wajib pajak yang masuk kategori UMKM beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

"Sebelumnya, UMKM ini mengikuti skema PP 46/2013 tentang pajak satu persen dari omzet. Sekarang ada peraturan baru yaitu (tarif pajak) setengah persen dari omzet. Kami tetap berkewajiban menyampaikan peraturan terbaru ini meski kami hanya melayani 14 kategori wajib pajak, siapa tahu dirinya, saudara, teman, tanya-tanya dan butuh informasi skema PP 23 itu," ujarnya.

Andi mengatakan bahwa acara sosialisasi seperti ini, sebenarnya telah rutin dilakukan oleh KPP Madya Bandung dan KPP lainnya di seluruh Indonesia. Khusus kali ini, kata Andi, KPP Madya Bandung menyosialisasikan dua regulasi yang penting diketahui para wajib pajak.

"Setiap KPP tentunya memiliki target melakukan sosialisasi perpajakan atau tax gathering seperti ini. Tujuan kami ingin menyampaikan perkembangan terkini tentang peraturan perpajakan," ungkap Andi.

Menurutnya, kegiatan ini juga untuk menjaga momentum mengingat sebelumnya Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama (melakukan sosialisasi perpajakan), terutama terkait penurunan tarif pajak UMKM.

"Tentunya, momentum tersebut harus tetap dijaga, termasuk menyampaikan PMK 39 ini, karena banyak wajib pajak bisa memanfaatkan skema percepatan proses restitusi ‎ini," ujarnya.

Andi menegaskan bahwa tujuan sosialisasi PP No 23/2018 dan PMK 39/2018 adalah untuk menciptakan keadilan, kemudahan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi‎ terhadap Negara melalui perpajakan. Hal ini tidak lain untuk memberikan rasa tenang, aman dan rasa nyaman bagi para pelaku usaha.

Disinggung mengenai kinerja penerimaan pajak 2018, Andi mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di KPP Madya Bandung masih sesuai yang diharapkan. “Total penerimaan pajak kami hingga hari ini sebesar Rp 5,6 triliun atau sekitar 46,89% dari target sebesar Rp11.9 triliun. Angka ini tumbuh positif 8,24% jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2017,” ujarnya.

Jumlah penerimaan pajak tersebut didukung oleh 5 sektor dominan KPP Madya Bandung yang berkontribusi mencapai 84,18% dari total penerimaan. Kelima sektor dominan dan pertumbuhannya berturut turut yaitu sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 45% dengan pertumbuhan sebesar 7,98%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 15,81% dengan pertumbuhan 0,34%, sektor perdagangan besar dan eceran 10,67% dengan pertumbuhan 4,86%.

“Sementara dua sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sektor informasi dan komunikasi berkontribusi sebesar 7,34% mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 19,19% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 5,36% dengan angka pertumbuhan paling tinggi hingga mencapai 78,01%,” jelas Andi.

Lebih lanjut acara Andi mengatakan, pihaknya akan secara massif melakukan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun melalui media pendukung lainnya seperti melalui radio, media cetak dan media sosial agar informasi bagi wajib pajak semakin tersampaikan.

”Kita inginkan masyarakat itu sadar pajak karena pajak kita untuk kita,” kata dia.

Dalam sosialisasi ini, hadir berbagai pembicara yakni ‎Andi Setiawan selaku Kepala KPP Madya Bandung, Rudi Rudiawan (Kasi Pelayanan), Nuraeni (Kasi Pengawas dan Konsultasi), Soleh Yulianto, Cecep Septian, serta Arli Ramdan.‎ (HP/*)

Sumber : pajak.go.id

Nikmatnya Jadi Fotografer

Fotografer (me, taken by James Ade Alexander)

Pradirwan - Bagi saya yang masih awam, menjadi #photografer itu seru. Bisa ketemu orang terkenal, nambah kenalan, dan kadang suka dicariin (untuk motret tentunya). Memang kelihatannya menjadi fotografer itu gampang banget kerjanya. Tinggal jepret, jadi deh fotonya. Memang gampang kok, klo sering latihan motret sehingga skill motretnya terasah, alatnya semua sudah ada, setting tempat dan semua konsep sudah siap semua. Tapi yang masih pemula, banyak hal yang harus dikuasi sebelum dia memotret.

Seiring berjalannya waktu saya mulai memahami, bahwa menjadi #fotografer itu bisa melatih kesabaran. Bayangkan saja, untuk membeli kamera dan lensa yang diinginkan, saya harus bersabar. Bisa sih punya sekarang, dengan konsekuensi harus bersabar uang jajan berkurang berbulan-bulan. 😥

Terus, mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca produksi dibutuhkan kesabaran untuk melaluinya. Dibutuhkan banyak waktu, effort, kreativitas serta kerelaan fotografer buat jongkok, berdiri, naik tangga, jungkir balik buat mengambil gambar, hingga proses editing yang semua harus dilakukan demi mendapatkan hasil terbaik.

Namun harus diakui, kenikmatan menjadi seorang juru photo itu punya banyak relasi. Tentunya relasi yang sesuai bidangnya, fotografer fashion pasti kenal dengan banyak perancang busana dan model, fotografer panggung kenal dengan seniman dan performer, klo fotografer kantor, ya minimal kenal sama yang difoto, temen-temen kantor 😄.

Jadi photografer juga membuat kita seneng jalan-jalan ke banyak tempat. Kita terpacu untuk melihat keindahan dari sebuah objek yang bahkan mengharuskan kita melakukan perjalanan. Teman-teman juga jadi senang berteman sama kita, karena kalau jalan-jalan selalu ada yang fotoin😁😁 

Jadi photografer juga bisa membuat kita merasa bersyukur, terutama saat mengabadikan momen spesial yang mungkin gak bakal terulang. Seneng rasanya jika kita menjadi bagian dari momen penting. Meski kadang juga sering iri melihat objek yang difoto (pengen difoto juga, ketika jiwa narsis memanggil). Seorang fotografer akan tetap bahagia kalau karyanya bisa menginspirasi atau membahagiakan orang lain. 

So, belajarlah melihat orang lain bahagia. Sampai kau bisa merasa bahagia bila melihat orang lain bahagia. Memotretlah.

Akselerasikan Reformasi Perpajakan, Ditjen Pajak Kumpulkan 60 Penulis

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ani Natalia saat memberi sambutan dalam Lokakarya Penulisan Artikel Reformasi Perpajakan di Bogor, Kamis (28/6). 

Pradirwan - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengumpulkan 60 penulis Ditjen Pajak untuk meningkatkan sosialisasi reformasi perpajakan dalam Lokakarya Penulisan Artikel Reformasi Perpajakan di Bogor, Kamis (28/6).