 |
| Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan arahannya dalam acara 'Ngawangkong sareng Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sasarengan Padamel Kementerian Keuangan sa-Jawa Barat' (Dialog bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati dengan para Pegawai Kemenkeu se-Jabar, Sunda), di Kanwil Perbendaharaan Jawa Barat, Jl. Diponegoro, Bandung (Kamis, 13/12/2018). |
Pradirwan - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memberikan apresiasi kepada jajaran Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat atas kinerja positif sepanjang tahun 2018 di Kantor Wilayah Perbendaharaan Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung (Kamis, 13/12). Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka dialog dengan pegawai Kementerian Keuangan se-Jawa Barat.
Turut hadir dalam dialog yang bertajuk “Ngawangkong Sareng Ibu Menteri Sri Mulyani Indrawati Sasarengan Padamel Kementerian Keuangan sa-Jawa Barat” itu para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryanto, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Primanto Astera Bhakti, serta Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan 4 hal. Pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global, salah satunya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, selain itu naiknya harga minyak global dari US$48 menjadi US$59,65 yang berimbas pada stabillitas perekonomian nasional.
Kedua, Menkeu menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga perekonomian bangsa. Pegawai Kementerian Keuangan harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang peran penting APBN untuk menjaga perekonomian di Indonesia, dan seluruh elemen Kementerian Keuangan juga mempunyai tanggung jawab bersama untuk membuat APBN tetap sehat.
Ketiga, Kementerian Keuangan pada tahun 2018 berhasil mendapatkan banyak prestasi, salah satunya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 62 unit kerja Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan mendapatkan peringkat kedua dalam Predikat Kepatuhan Tinggi tentang pelayanan publik dari Ombudsman dan berbagai penghargaan lainnya yang berhasil diraih satker dibawah Kementerian Keuangan.
Terakhir, Sri Mulyani berpesan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk selalu bersyukur terhadap apa yang sudah dicapai, namun tetap sisakan sedikit kegelisahan. Menurutnya, sedikit kegelisahan tersebut diperlukan dalam bentuk pemikiran untuk menjadikan negara ini lebih baik. Selain itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan atas prestasi dan dedikasi selama tahun 2018.
 |
| Menkeu saat mengunjungi Musium Perbendaharaan |
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Kemenkeu Jawa Barat Nuning SR Wulandari dalam sambutannya menyampaikan bahwa sinergi yang dilakukan unit eselon 1 Jawa Barat sudah semakin meningkat. Sinergi itu diwujudkan dalam optimalisasi penerimaan negara maupun kegiatan sosial.
Ia mengatakan bahwa guna meningkatkan sinergi, telah dilaksanakan Rakor Perwakilan Kemenkeu Prov. Jabar. Dari hasil sinergi itu beberapa hal telah dicapai diantaranya Sinergi antara Kanwil DJBC dan Kanwil DJP Jawa Barat yang menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp414,13 miliar.
baca juga : KPP Ciamis-BNI Ajarkan ‘Berbisnis Out Of The Box’
Bentuk sinergi lainnya adalah kegiatan Tabur Bunga yang diikuti oleh 27 Keluarga Kemenkeu Korban Jatuhnya pesawat Lion Air JT610 dengan mempergunakan kapal milik PSO Bea dan Cukai Tanjung Priok, saling membantu dalam penyelesaian tugas dengan Unit Kementerian Keuangan lainnya, seperti Bimbingan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar agar pengelolaan anggaran di Kementerian keuangan RI menjadi semakin baik, co-location antar Kanwil DJPb dan Kanwil DJKN, Penyelenggaraan Diklat yang dibutuhkan Kemenkeu Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan Soft Competency pegawai dan masih banyak kegiatan sinergi lainnya.
 |
| Menkeu saat mengunjungi museum perbendaharaan |
artikel ini telah ditayangkan di pajak.go.id
Post a Comment