Bangun Strategi Penyuluhan Efektif, DJP Jabar I Gelar Forum

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ani Natalia saat menjadi pemateri Public Speaking dalam Forum Penyuluhan Kanwil DJP Jawa Barat I, (Senin, 20/08/2018)

Pradirwan - Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I menggelar Forum Penyuluhan di Gedung Keuangan Negara Bandung, Senin (20/8) hingga Selasa (21/8).

Kegiatan yang mengambil tema "Membangun Strategi Penyuluhan Efektif sebagai Penunjang Penerimaan" ini diikuti para Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kepala KP2KP, dan para penyuluh pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ani Natalia berkesempatan memberikan materi public speaking di hari pertama forum ini.

"Pastikan semua hal yang ditampilkan, berbicara atau diam seribu bahasa, harus memiliki makna," pesannya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yoyok Satiotomo disela-sela acara mengatakan agar strategi penyuluhan bertujuan kepada peningkatan kepatuhan. "Saya meminta agar setiap penyuluhan bisa menyadarkan para Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan bisa meningkatkan penerimaan," ujarnya.

Memasuki hari kedua, peserta diberikan materi Powerful Points with Powerpoint oleh pelaksana Subdit Penyuluhan Adhika Bibing Purwanto.

"A good set of slide won't magically make your talk great. But a great talk is really hurt by terrible slides," ujar Bibing mengutip pernyataan Zach Holman saat memulai sesinya, Selasa (21/8). Menurutnya, pernyataan Holman tersebut masih relevan hingga saat ini dan menjadi pegangan agar membuat presentasi semakin powerful.

Bibing menyampaikan 3 materi pokok yaitu kesalahan-kesalahan dalam pembuatan slide, persiapan perencanaan, dan kiat-kiat membuat slide yang baik.

Acara selanjutnya diisi dengan evaluasi kegiatan penyuluhan semester I/2018 oleh Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat I, Reny Ravaldini, serta sesi berbagi oleh dua Kepala Seksi (Kasi) Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Pulung Setio Wibowo dari KPP Pratama Bandung Tegallega dan Nur Hidayat dari KPP Pratama Bandung Cicadas.

Pulung menyampaikan motivasi dalam memberikan edukasi perpajakan. "Menjadi apa pun kita, haruslah bermanfaat untuk sesama. Termasuk menjadi Penyuluh Pajak, karena dapat memberi manfaat bagi Wajib Pajak," ungkap Pulung.

Sementara itu, Nur Hidayat menekankan pentingnya manajemen penyuluhan. "Setiap akan melaksanakan penyuluhan, tahapan-tahapan penyuluhan harus dilakukan. Sebagai contoh, membuat check list perlengkapan penyuluhan dan penanggung jawabnya, agar ketika terjadi hal diluar rencana, lebih cepat mitigasi dan mencari solusinya," ungkap pria yang akrab disapa Enha ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta memiliki bekal ilmu lebih banyak sebagai tenaga penyuluh sehingga edukasi perpajakan dapat lebih mudah dipahami wajib pajak. (/*HP)

sumber: pajak.go.id

Kanwil DJP Jabar I Bangun Dermaga di Situ Cisanti

Dermaga Cakti Buddhi Bhakti di Situ Cisanti

Pradirwan - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I secara aktif mendukung program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Selasa, 7/8). Salah satu upayanya adalah membangun sebuah dermaga yang terletak di dekat huruf-huruf raksasa membentuk tulisan “KILOMETER 0 CITARUM”.

“Wisatawan bisa menggunakan perahu karet untuk melintasi danau dan sampai ke daerah titik nol Citarum ini. Namun, tidak adanya dermaga di sini, membuat wisatawan kesulitan untuk mencapai daratan,” ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Yoyok Satiotomo, usai meresmikan dermaga yang diberi nama Cakti Buddhi Bhakti.

Peresmian tersebut disaksikan Kepala KPP Pratama Soreang Harry Pantja Sirait dan Kepala KPP Pratama Majalaya Elis Dewi Sartika dan sejumlah pegawai.

Yoyok menjelaskan, ide pembangunan dermaga bermula saat pihaknya melakukan penghijauan dengan menanam ratusan pohon aren pada 6 April 2018 lalu.

Usai melakukan penanaman, Yoyok dan para peserta yang hadir berjalan di tepi danau menuju tulisan “KILOMETER 0 CITARUM” itu untuk berfoto bersama. Untuk pulang, ia harus kembali menelusuri tepi danau, padahal ia melihat ada perahu karet yang bisa dimanfatkan untuk memangkas jarak.

“Alhamdulillah, dermaga Cakti Budhhi Bhakti ini berhasil dibangun. Dalam kesempatan ini pula kami melakukan penyebaran bibit ikan dewa (kancra) sebanyak 2000 ekor,” ungkap Yoyok.

Sebagaimana diketahui, guna mendukung program penataan hulu sungai Citarum, Kanwil DJP Jawa Barat I bersama KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya melakukan penanaman pohon dan pemberian mesin potong rumput untuk pemeliharaan lingkungan.

"Total pohon aren 400, 200 pohon aren dari KPP Pratama Majalaya, 200 dari KPP Pratama Soreang untuk program Satapok Dinas Lingkungan Hidup dan 1000 Bibit Pohon Aren untuk Kodam Siliwangi Program Citarum Harum Sektor 1, dan 7 Pohon Aren dengan KPH Perhutani di Situ Cisanti. Untuk penanganan lingkungan di hulu sungai Citarum," ujar Yoyok.

Kegiatan penanaman pohon ini sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Bandung dalam konservasi Citarum melalui Gerakan Satapok (Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan).

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Bandung Dadang M Nasser, seniman Bandung Acil Bimbo, Pengurus Rotari Club Bandung, Florentina Lanny, para pegawai dinas lingkungan hidup serta pegawai dari KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya.

Satu bulan kemudian (Selasa, 8 Mei 2018) dilakukan penyerahan mesin potong rumput untuk pemeliharaan lingkungan sekitar situ Cisanti.

Situ (danau) Cisanti menjadi hulu Sungai Citarum berlokasi di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Enam bulan usai dicanangkan program Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 lalu, sumber air sungai Citarum itu kini semakin asri. Dengan panorama yang indah, situ Cisanti menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk dijadikan tempat wisata di Jawa Barat.

“Kami melakukan ini semua karena keperdulian kami pada kelestarian alam. Alam lestari, bencana banjir terhindarkan, masyarakat hidup aman dan sejahtera,” pungkas Yoyok. (*/HP)

Sumber : www.pajak.go.id

Kanwil DJP Jabar I Gandeng AIKMA Gelar Edukasi Pajak UMKM

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Arif Priyanto saat memberikan sambutan dalam acara Edukasi dan Dialog Perpajakan, Kamis (19/7).

Pradirwan ~ Kanwil DJP Jawa Barat I menggelar edukasi dan dialog perpajakan (EDP) kepada sekitar 200 peserta yang tergabung dalam Assosiasi Industri Kecil dan Menengah Agro (AIKMA) Kota Bandung di Aula Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Bandung, Kamis (19/7).

Acara yang berlangsung sekitar tiga jam itu dibuka Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Arif Priyanto.

Dalam sambutannya Arif mengemukakan tentang fungsi pajak. Menurutnya, selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgeter), pajak juga berfungsi sebagai pengatur (regurelend).

Dia mengatakan, pajak dalam fungsi penerimaan menjadi penopang biaya pembangunan negara. “Sekitar 70% itu berasal dari pajak yang kita bayarkan. Pada 2018, Ditjen Pajak ditargetkan mencapai penerimaan Rp1.424 triliun. Hingga hari ini (19/7), sudah mencapai sekitar 45% dari target tersebut,” ungkap Arif.

Dia menjelaskan, pajak berfungsi sebagai mengatur kebijakan pemerintah. Misalnya dengan terbitnya PP No 46 tahun 2013 yang sekarang diganti dengan PP 23/2018. Tujuannya adalah agar semakin banyak masyarakat yang menjadi kontributor atau pembayar pajak.

“Sebagaimana kita ketahui, jumlah UMKM kita sangat banyak, namun yang menjadi pembayar pajak masih sedikit. Oleh karena itulah diberikan insentif dengan menggunakan tarif final serta diberikan penurunan tarif yang semula satu persen menjadi setengah persen,” paparnya.

Arif mengemukakan untuk perhitungan pajak untuk usahawan seharusnya menggunakan standar akuntansi. “Pajak sebenarnya dikenakan atas laba bersih usaha. Dengan menggunakan akuntansi dan membuat laporan keuangan, akan jelas diketahui berapa modal, berapa biaya, dan berapa labanya. Namun, tidak semua pengusaha menggunakan akuntansi tersebut. Oleh karenanya, digunakanlah pencatatan omzet yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak UMKM ini, tujuannya agar masyarakat lebih mudah menghitung pajaknya, cukup dikalikan dengan tarif setengah persen,” tuturnya.

Ketua AIKMA kota Bandung Nia Kurniasih mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Kanwil DJP Jawa Barat I yang memberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai informasi perpajakan.

Nia menuturkan, beberapa informasi perpajakan yang diterima anggota AIKMA di antaranya terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Selama ini kami menganggap bahwa semua orang wajib punya NPWP. Ternyata setelah diberikan penjelasan, kami baru mengetahui bahwa yang wajib punya NPWP itu bagi orang pribadi atau badan yang sudah punya penghasilan. Bisa saja statusnya masih mahasiswa, namun jika sudah punya penghasilan dari usaha, maka dia wajib ber-NPWP dan bayar pajak. Itulah salah satu informasi yang kami dapatkan pada akhirnya. Intinya ketika mengetahui sesuatu dan sesuatu itu tidak sulit, dan justru itu membantu dan bermanfaat, maka kita bisa turut andil dalam memberikan manfaat itu, salah satunya teman-teman AIKMA ini yang bisa menjadi pahlawan dalam pembangunan melalui pembayaran pajak,” jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan dan dialog PP 23 dengan menghadirkan narasumber penyuluh perpajakan Teguh Rahayu. "Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat lebih memahami PP 23 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 dan memanfaatkan fasilitas ini," tukas Teguh. (HP/*)

Sumber: pajak.go.id

Sosialisasikan Insentif Pajak, KPP Madya Bandung Gelar Tax Gathering

Kepala KPP Madya Bandung, Andi Setiawan saat membuka acara tax gathering di Auditorium Gedung Keuangan Negara Bandung, Rabu (18/7).

Pradirwan ~ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung menggelar persamuan pajak (tax gathering) dengan mengundang 130 wajib pajak di Auditorium Keuangan Negara Bandung, Rabu Pagi (18/7).

Acara yang bertajuk Dialog dan Edukasi Perpajakan itu membahas dua peraturan perpajakan terkini, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan Peraturan Menetri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kepala KPP Madya Bandung, Andi Setiawan  di sela kegiatan mengatakan bahwa kedua peraturan tersebut merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

“PP 23 dan PMK 39 ini merupakan insentif bagi wajib pajak. Penurunan tarif dari semula satu persen menjadi setengah persen berdasarkan PP 23 dan fasilitas percepatan restitusi berdasarkan PMK 39 ini akan mengurangi penerimaan pajak. Namun, kami memastikan apa yang menjadi hak wajib pajak akan kami penuhi. Itu sudah menjadi kewajiban kami,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, meskipun terjadi penurunan tarif, bisa jadi penerimaan pajak turun atau naik. “Penerimaan pajak berpotensi mengalami penurunan akibat turunnya tarif ini. PP 23 ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan tax base (jumlah wajib pajak). Meski tarif pajaknya turun tapi kalau wajib pajak semakin bertambah banyak yang bayar, semakin luas, penerimaan pajak pasti akan semakin baik," katanya.

Meski KPP Madya Bandung hanya melayani 14 kategori wajib pajak, namun sosialisasi PP No 23 ini wajib dilakukan untuk menginformasikan semua wajib pajak yang masuk kategori UMKM beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

"Sebelumnya, UMKM ini mengikuti skema PP 46/2013 tentang pajak satu persen dari omzet. Sekarang ada peraturan baru yaitu (tarif pajak) setengah persen dari omzet. Kami tetap berkewajiban menyampaikan peraturan terbaru ini meski kami hanya melayani 14 kategori wajib pajak, siapa tahu dirinya, saudara, teman, tanya-tanya dan butuh informasi skema PP 23 itu," ujarnya.

Andi mengatakan bahwa acara sosialisasi seperti ini, sebenarnya telah rutin dilakukan oleh KPP Madya Bandung dan KPP lainnya di seluruh Indonesia. Khusus kali ini, kata Andi, KPP Madya Bandung menyosialisasikan dua regulasi yang penting diketahui para wajib pajak.

"Setiap KPP tentunya memiliki target melakukan sosialisasi perpajakan atau tax gathering seperti ini. Tujuan kami ingin menyampaikan perkembangan terkini tentang peraturan perpajakan," ungkap Andi.

Menurutnya, kegiatan ini juga untuk menjaga momentum mengingat sebelumnya Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama (melakukan sosialisasi perpajakan), terutama terkait penurunan tarif pajak UMKM.

"Tentunya, momentum tersebut harus tetap dijaga, termasuk menyampaikan PMK 39 ini, karena banyak wajib pajak bisa memanfaatkan skema percepatan proses restitusi ‎ini," ujarnya.

Andi menegaskan bahwa tujuan sosialisasi PP No 23/2018 dan PMK 39/2018 adalah untuk menciptakan keadilan, kemudahan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi‎ terhadap Negara melalui perpajakan. Hal ini tidak lain untuk memberikan rasa tenang, aman dan rasa nyaman bagi para pelaku usaha.

Disinggung mengenai kinerja penerimaan pajak 2018, Andi mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di KPP Madya Bandung masih sesuai yang diharapkan. “Total penerimaan pajak kami hingga hari ini sebesar Rp 5,6 triliun atau sekitar 46,89% dari target sebesar Rp11.9 triliun. Angka ini tumbuh positif 8,24% jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2017,” ujarnya.

Jumlah penerimaan pajak tersebut didukung oleh 5 sektor dominan KPP Madya Bandung yang berkontribusi mencapai 84,18% dari total penerimaan. Kelima sektor dominan dan pertumbuhannya berturut turut yaitu sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 45% dengan pertumbuhan sebesar 7,98%, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 15,81% dengan pertumbuhan 0,34%, sektor perdagangan besar dan eceran 10,67% dengan pertumbuhan 4,86%.

“Sementara dua sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sektor informasi dan komunikasi berkontribusi sebesar 7,34% mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 19,19% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 5,36% dengan angka pertumbuhan paling tinggi hingga mencapai 78,01%,” jelas Andi.

Lebih lanjut acara Andi mengatakan, pihaknya akan secara massif melakukan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun melalui media pendukung lainnya seperti melalui radio, media cetak dan media sosial agar informasi bagi wajib pajak semakin tersampaikan.

”Kita inginkan masyarakat itu sadar pajak karena pajak kita untuk kita,” kata dia.

Dalam sosialisasi ini, hadir berbagai pembicara yakni ‎Andi Setiawan selaku Kepala KPP Madya Bandung, Rudi Rudiawan (Kasi Pelayanan), Nuraeni (Kasi Pengawas dan Konsultasi), Soleh Yulianto, Cecep Septian, serta Arli Ramdan.‎ (HP/*)

Sumber : pajak.go.id

Nikmatnya Jadi Fotografer

Fotografer (me, taken by James Ade Alexander)

Pradirwan - Bagi saya yang masih awam, menjadi #photografer itu seru. Bisa ketemu orang terkenal, nambah kenalan, dan kadang suka dicariin (untuk motret tentunya). Memang kelihatannya menjadi fotografer itu gampang banget kerjanya. Tinggal jepret, jadi deh fotonya. Memang gampang kok, klo sering latihan motret sehingga skill motretnya terasah, alatnya semua sudah ada, setting tempat dan semua konsep sudah siap semua. Tapi yang masih pemula, banyak hal yang harus dikuasi sebelum dia memotret.

Seiring berjalannya waktu saya mulai memahami, bahwa menjadi #fotografer itu bisa melatih kesabaran. Bayangkan saja, untuk membeli kamera dan lensa yang diinginkan, saya harus bersabar. Bisa sih punya sekarang, dengan konsekuensi harus bersabar uang jajan berkurang berbulan-bulan. 😥

Terus, mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca produksi dibutuhkan kesabaran untuk melaluinya. Dibutuhkan banyak waktu, effort, kreativitas serta kerelaan fotografer buat jongkok, berdiri, naik tangga, jungkir balik buat mengambil gambar, hingga proses editing yang semua harus dilakukan demi mendapatkan hasil terbaik.

Namun harus diakui, kenikmatan menjadi seorang juru photo itu punya banyak relasi. Tentunya relasi yang sesuai bidangnya, fotografer fashion pasti kenal dengan banyak perancang busana dan model, fotografer panggung kenal dengan seniman dan performer, klo fotografer kantor, ya minimal kenal sama yang difoto, temen-temen kantor 😄.

Jadi photografer juga membuat kita seneng jalan-jalan ke banyak tempat. Kita terpacu untuk melihat keindahan dari sebuah objek yang bahkan mengharuskan kita melakukan perjalanan. Teman-teman juga jadi senang berteman sama kita, karena kalau jalan-jalan selalu ada yang fotoin😁😁 

Jadi photografer juga bisa membuat kita merasa bersyukur, terutama saat mengabadikan momen spesial yang mungkin gak bakal terulang. Seneng rasanya jika kita menjadi bagian dari momen penting. Meski kadang juga sering iri melihat objek yang difoto (pengen difoto juga, ketika jiwa narsis memanggil). Seorang fotografer akan tetap bahagia kalau karyanya bisa menginspirasi atau membahagiakan orang lain. 

So, belajarlah melihat orang lain bahagia. Sampai kau bisa merasa bahagia bila melihat orang lain bahagia. Memotretlah.

Akselerasikan Reformasi Perpajakan, Ditjen Pajak Kumpulkan 60 Penulis

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Ani Natalia saat memberi sambutan dalam Lokakarya Penulisan Artikel Reformasi Perpajakan di Bogor, Kamis (28/6). 

Pradirwan - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengumpulkan 60 penulis Ditjen Pajak untuk meningkatkan sosialisasi reformasi perpajakan dalam Lokakarya Penulisan Artikel Reformasi Perpajakan di Bogor, Kamis (28/6).

Tentang Rasa

Kilometer 0 (Nol) Sungai Citarum berada di Situ Cisanti yang berlokasi di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Situ ini berada di kaki bukit Gunung Wayang dan memiliki 7 mata air. Dari sinilah aliran sungai Citarum berasal.

"Lihat alam lebih dalam, Anda akan lebih memahami segalanya."~ Albert Einstein 

Pradirwan ~ Aku perhatikan, beberapa orang pandai menulis menganggap menulis tak cukup hanya tentang rasa. Tidak demikian bagiku. Saat aku menulis hanya dengan imajinasi, atau bahkan dengan berbekal pointer, tulisan akan berbentuk. Lalu, setelah kubaca ulang, datar, hambar.

Bagiku yang belajar perihal menulis, rasa kutempatkan di urutan tertinggi. Wajib dan mendominasi. Baru sesudahnya aku mempelajari hal lain yang sifatnya teknis. Itu pun tak banyak, aku sungguh tak pandai dalam hal teknis berbahasa.

Aku lebih banyak menuliskan saja apa yang terlintas dipikiran, apa yang ku rasakan, apa yang ku lihat.

Rasa disini adalah gejolak rasa yang dirasakan penulis dan menyajikan pesan rahasia tersebut pada perasaan pembacanya. Jadi bukan hanya kenikmatan tulisan sebagai media hiburan atau penyaji informasi saja.

Bagiku, tulisan dianggap berhasil apabila rasa yang disampaikan itu sampai ke pembaca. Saat pembaca mulai terlibat lebih dalam, itu tandanya perasaan dari penulis sudah sampai ke batin pembaca. Tanda-tandanya bisa berupa keinginan memberontak dari alur yang ditulis penulis, bisa juga berupa kesedihan atau kegembiraan teramat dalam sampai lupa kalau yang dibaca hanya karya fiksi. Yang terparah adalah saat pembaca menyama-nyamakan diri dengan sang tokoh sampai tak sadar mengadaptasi perilaku tokoh di dunia nyata, dalam raga mereka.

Bagi pembaca, membaca lebih dalam akan lebih memahami maksud penulisnya. Dan penulis yang mengedepankan rasa, akan menyajikan tulisan yang lebih bermakna.

#writing #feelings #feel

Gaya Tulisan

"Percayalah dengan gaya tulisan masing-masing, Le. Mendiang Michael Jackson-pun tak akan bisa menyanyikan 'Begadang' semerdu Rhoma Irama." ~ Slamet Rianto

“Menulis dengan gaya yang tepat akan membuat tulisan menjadi lebih bertenaga.” ~ David Wright

Pradirwan ~ Semakin sering membaca tulisan seseorang, membuatku semakin memahami bahwa setiap penulis mempunyai ciri khas dalam setiap tulisannya. Ciri khas inilah yang sering disebut gaya tulisan.

Senja Mati di Kota Ini

photo: Me. Taken by @masla074

Pradirwan ~ Pandanganku menerebos sela-sela jendela. Aku menyaksikan hujan turun dengan derasnya. Tiba-tiba, potongan cerita itu kembali menyapa. Sebagian orang menyebutnya kenangan. Tapi bagiku, ini hanyalah sebuah hayalan. Karena, Senja Mati di Kota Ini.

Mengenal Astronomi di Observatorium Bosscha, Lembang

Dalam bangunan berbentuk kubah yang menjadi ikon Observatorium Bosscha ini terdapat Teropong Zeiss, teropong terbesar di Observatorium ini. (Foto tampak belakang)

Pradirwan - Masih ingat dengan film Petualangan Sherina? Bagi yang lahir di era 90-an atau sebelumnya, tentunya masih ingat dong dengan film musikal bagi semua umur ini. Sekedar mengingatkan, film yang berdurasi 93 menit ini diproduksi tahun 2000 dan salah satu lokasi syutingnya di kawasan Observatorium Bosscha, Lembang- Kabupaten Bandung Barat.

KPP Pratama Cimahi Optimalkan Sinergi Raih Prestasi

KPP Pratama Cimahi Optimalkan Sinergi Raih Prestasi

Pradirwan - Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah melalui penguatan organisasi. Hal inilah yang melandasi reformasi jilid I dengan melakukan perubahan bentuk organisasi (reorganisasi). Semua unit organisasi di bawah Ditjen Pajak direorganisasi secara menyeluruh. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tak lepas dari kebijakan ini.

Sebelum reformasi dijalankan, unit kerja di bawah Kantor Wilayah terdiri dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Masing-masing kantor tersebut mengemban tugas yang sama sekali berbeda satu sama lain. Reorganisasi membuat ketiganya dilebur dalam satu unit organisasi bernama KPP.

Selain penggabungan, Ditjen Pajak juga melakukan pemekaran. KPP baru didirikan dengan cara memecah unit KPP lama.Salah satu KPP yang wilayahnya dimekarkan adalah KPP Pratama Cimahi. KPP yang semula membawa wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung dipecah menjadi 3 (tiga) KPP, yakni, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Soreang, dan KPP Pratama Majalaya.

Meski wilayah KPP Pratama Cimahi sudah dibagi menjadi tiga KPP Pratama, namun dengan penambahan jumlah Wajib Pajak dan perkembangan potensi pajak yang pesat, KPP Pratama Cimahi direncanakan akan dilakukan pemecahan lagi.

“Saya seperti kehabisan waktu, meski pulang sampai malam. Mudah-mudahan tahun depan (pemecahan KPP) dapat terealisasi,” ujar Kepala KPP Pratama Cimahi, Sugiri Tejanegara, kepada Bale Pajak, Jumat (02/06).

Menurut pria yang akrab dipanggil Giri ini, jika dibandingkan dengan (KPP Pratama) di kota Bandung yang luas wilayah lebih kecil, jumlah Wajib Pajak lebih sedikit, dan jumlah pegawai berbeda sedikit, pemecahan wilayah menjadi salah satu solusi yang efektif.  

“Satu orang Account Representative (AR) misalnya bisa menangani lebih sedikit Wajib Pajak. Jika mau visit ke Gungunghalu saja butuh waktu 2,5 – 3 jam satu kali perjalanan, artinya jika bolak balik bisa seharian. Jika di kota Bandung, dalam waktu yang sama bisa 4-5 WP untuk waktu sebanyak itu. Padahal penerimaannya tidak signifikan. Tapi itu tetap harus dilakukan. Ini tantangan buat kami, bagaimana tugas yang diamanahkan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

KPP Pratama Cimahi mempunyai wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah 1.311,31 km2, dan Kota Cimahi 40,25 km2. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah sebanyak 308 ribu. Dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak itu, jumlah AR sebagai pengawas hanya sebanyak 20 orang dan 6 petugas Seksi Ekstensifikasi.

Lebih lanjut, Giri mengungkapkan upayanya untuk mengantisipasi kendala tersebut. “Kami membangun kekompakkan. Saya selalu menekankan bahwa kita semua adalah team work. Kami ini ibaratnya seperti tim sepakbola. Untuk bisa mencetak gol, harus tecipta saling bekerjasama antar lini. Selain itu saya juga menyemangati, mengarahkan, memberi contoh, dan membantu pelaksanaan penggalian potensi baik dengan memberikan data maupun turut ke lapangan. Hal ini saya lakukan untuk mendorong temen-temen agar bisa merasakan kebersamaan. Saya yakin, team work itu penting,” jelasnya.

Giri tidak sedang beretorika. Bale Pajak menyaksikan betapa pria kelahiran Kuningan ini benar-benar menjadi bagian dari tim kerjanya, bukan sekedar “tukang perintah”. Salah satunya bisa dilihat dari penataan ruang kerjanya. Alih-alih melapangkan area depan meja kerjanya, Giri meletakkan sebuah meja bundar kecil. Di meja itulah ia melakukan diskusi dengan timnya dengan formasi mengelilingi meja, bukan berhadap-hadapan. Saat ditanya Bale Pajak soal filosofi meja bundar itu, Giri menjawab,”Meja kerja besar itu menciptakan gap. Saya tak mau timbul gap antara saya dengan anggota tim saya saat diskusi. Dengan formasi melingkar seperti itu membuat mereka lebih nyaman.”

Giri memang dikenal sebagai orang yang detil dalam memberikan arahan. “Kami merasa terbantu, terawasi, dan buat kami hal ini lebih baik dibanding pimpinan yang hanya minta laporan saja,” ujar Prianto, Kepala Seksi Waskon IV.

Selain detil, Giri senang memberikan evaluasi langsung terhadap stafnya, terkadang tanpa sepengetahuan kasinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian darinya. Komposisi pegawai di KPP Pratama Cimahi berisi pegawai yang relatif masih muda. “Kami arahkan lebih ke manajemen waktu, agar bisa seefektif mungkin. Semua dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sesungguhnya saya sedang membantu teman-teman agar nilai individu baik. Jangan sampai karena banyak pekerjaan malah lupa mengerjakan yang penting,” ujar Giri.

Selain menghadapi tantangan luas wilayah dan keterbatasan waktu dan tenaga, tantangan lainnya adalah karakteristik Wajib Pajak. Menurutnya, karakteristik Wajib Pajak umumnya sama dengan masyarakat Jawa Barat.

“Dibilang keras, tidak terlalu keras juga jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, misalnya di Surabaya atau Sumatera. Meski begitu, kami tetap harus hati hati. Tipologi Sunda pasti berbeda dengan Jawa atau Sumatera. Untuk menghadapinya, selain law enforcement, kita juga lakukan pendekatan-pendekatan, misalnya melalui sosialisasi, edukasi dan kita ajak berdialog. Alhamdulillah di beberapa kesempatan sosialisasi dan edukasi, Wajib Pajak tergerak untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Yang tadinya belum bayar sekarang bayar, yang tadinya masih kecil menjadi besar. Kedepan kami harapkan apa yang disampaikan Wajib Pajak itu benar,” ujarnya.

Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja

Dalam kurun waktu 2016 lalu, KPP Pratama Cimahi berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target penerimaan 2016 sebesar Rp1.616 miliar berhasil diraih dengan realisasi cukup fantastis, sebesar Rp1.807 miliar atau 111% dari target. Tak heran, raihan ini membawa KPP Pratama Cimahi meraih beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

Selain atas kinerja penerimaan, KPP Pratama Cimahi juga meraih penghargaan sebagai mitra terbaik PPDDP peringkat I di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I dan Penghargaan dari KPPN Bandung Satu sebagai peringkat Terbaik Satu Realisasi Tinggi dengan pagu dana diatas 10 miliar tahun 2016, serta Peringkat Terbaik Kedua kategori Rencana Penarikan Dana (RDP) Harian tahun 2016. Dalam bidang olahraga, Tim KPP Pratama Cimahi juga menjadi juara I Bulu tangkis dan juara II Bola Voli dalam Porwil DJP Jawa Barat I tahun 2016.

Tahun 2017, KPP Pratama Cimahi diberikan tambahan target penerimaan sebesar Rp.45 miliar atau tumbuh sekitar 3% menjadi Rp1.661 miliar. “Ini angka yang cantik buat kami, mudah-mudahan hasilnya juga cantik,” ujar Giri dengan nada bercanda. Pria kelahiran Kuningan itu sedang mengatakan bahwa komposisi angka targetnya jika dibalik akan menghasilkan nilai yang sama, 1661. Hingga saat ini, target penerimaan 2017 telah terealisasi sekitar 34,84% atau sebesar Rp.508 miliar. Angka ini tumbuh sebesar 28% dari realisasi tahun lalu.

KPP Pratama Cimahi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengamankan penerimaan. Giri mengaku melakukan pengawasan intensif terutama di lima sektor dominan yaitu industri pengolahan, perdaganganan besar, administrasi pemerintahan, jasa keuangan, dan real estate. Menurutnya, dalam menjalankan tugasnya hanya mengikuti program yang telah dicanangkan oleh kantor pusat dan Kanwil Ditjen Pajak. “Ditjen Pajak punya program, Kanwil punya program, kami hanya melaksanakan program-program tersebut ditambah program kami sendiri,” ucap pria yang hobi memelihara burung ini.

“Upaya yang rutin dilakukan sudah jelas yaitu pengawasan rutin, karena itu penting, pendapatan rutin ini cukup besar. Selanjutnya dengan melakukan penggalian potensi, extra effort dengan pemanfaatan data yang bersumber dari mana saja, bisa dari Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Wilayah DJP Jabar I, atau data yang kami cari sendiri. Selain itu kami juga akan memanfaatkan data pasca Amnesti Pajak, inventarisir Wajib Pajak yang ikut amnesti pajak, melakukan pendekatan apabila ada data yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak yang ikut amnesti pajak, maka kita implementasikan amanat Undang-undang Amnesti Pajak. Bila ada Wajib Pajak tidak ikut Amnesti Pajak, juga akan kita tindak lanjuti. Kegiatan lain seperti ekstensifikasi akan jalan terus. Wilayah kita yang luas ini memiliki potensi yang masih besar. Kami akan ke lapangan untuk pemetaan potensi dan mengimbau Wajib Pajak untuk ber-NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP,” paparnya.

Berdasarkan data yang telah dihimpun KPP Pratama Cimahi, masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar (ber-NPWP). Pihaknya mengidentifikasi beberapa sektor, terutama perdagangan kecil. “Kecil itu menurut kita, tapi jumlahnya sangat banyak. Misalnya pedagang di pasar-pasar. Kita sudah coba di pasar Cermat Batujajar. Pasar ini dalam skala besar jika di Jakarta seperti Pasar Tanah Abang, atau jika di Kota Bandung, seperti Pasar Baru. Pemetaan itu penting demi keseimbangan agar banyak Wajib Pajak yang bisa kesentuh. Kecil jika banyak, akan menjadi besar juga dan dapat menopang penerimaan,” katanya lagi.

Hal yang menarik dari rangkaian inovasi KPP Pratama Cimahi adalah koordinasi yang intensif dengan PT. Pos Indonesia. Dua hal yang menjadi isu adalah intensifikasi di jenis pajak Bea Meterai dan kemudahan pembayaran pajak bagi daerah pelosok. Berdasarkan data, penerimaan bea meterai di KPP Pratama Cimahi mencapai Rp1,5 miliar per bulan.  

“Jika ini bisa ditingkatkan menjadi 2 kali lipat per bulan (Rp 3 miliar), maka akan ada tambahan sebesar Rp 18 miliar setahun,” ujar Giri lagi. Niatan meningkatkan penerimaan Bea Meterai ini dengan cara meningkatkan penjualan benda meterai. Untuk itu, PT Pos akan melakukan penjualan dengan jemput bola atau delivery service.

Selain untuk meningkatkan peneriman bea meterai, jemput bola juga bisa dilaksanakan untuk memberikan kemudahan pembayaran pajak di daerah-daerah pedesaan yang akses ke perbankan cukup jauh. “Untuk memberikan kemudahan pembayaran bendaharawan pedesaan baik bendahara desa maupun bendahara sekolah di pedesaan. Kami memahami, tipikal wilayah kami mayoritasnya pedesaan. Berbeda dengan kota besar seperti Kota Bandung. Untuk bayar pajak Rp50 ribu misalnya, bendahara desa Rongga (Kab. Bandung Barat), ongkosnya banyak, bisa lebih besar dari jumlah pajaknya untuk sampai ke Bank terdekat. Belum lagi terkendala pembuatan id billing yang tidak bisa, entah karena jaringan internet belum baik atau ketidaktauan. Oleh karenanya, PT Pos akan membantu pembuatan id billing sekaligus pembayaran pajaknya di kantor pos menggunakan mobil keliling. Dengan begitu, diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan, baik kepatuhan formal maupun material. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di seluruh pedesaan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam upaya menjalin kerjasama dengan pemda, saat ini telah dilakukan koordinasi intensif, baik dengan pemkab Bandung Barat maupun Pemkot Cimahi, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dari beberapa sektor penerimaan yang saling berkaitan, misalnya sektor restoran, hotel, parkir, dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dengan pihak pemkot Cimahi misalnya, KPP Pratama Cimahi melaksanakan program penelitian dan menginventarisir Wajib Pajak yang bergerak di sektor properti. Hal ini dilakukan dengan cara bersama-sama mengawasi pembayaran BPHTB dan PPh finalnya. Bahkan kerjasama ini juga melibatkan BPN. Hal ini untuk memastikan bahwa pajak-pajak yang terkait sudah dihitung sesuai dengan harga transaksi sebenarnya. Terutama atas transaksi non perumahan (pribadi ke pribadi). “Kalau dua instansi yang jalan mudah-mudahan Wajib Pajak lebih memperhatikan,” katanya. Semua kegiatan tersebut akan dievaluasi dan dijadikan feedback untuk perbaikan kedepan, agar dapat mendukung pencapaian target penerimaan pajak KPP Pratama Cimahi, Kanwil DJP Jawa Barat I, maupun Nasional.

***

Artikel ini telah dimuat pertama kali di Majalah Kanwil DJP Jawa Barat I, Bale Pajak edisi 7/2017.

Mereguk Berbagai Manfaat dalam Satu Kartu

DJP dan Pemprov Jabar bekerja sama meluncurkan platform Kartin1. Diklaim sebagai kolaborasi yang pertama kali di dunia ihwal platform kartu identitas terintegrasi, Kartin1 menawarkan sejumlah manfaat. Meski awalnya hanya untuk pegawai negeri, ke depannya, masyarakat umum pun bisa mendaftarkan diri untuk memperolehnya.

 
Pradirwan - Persamuhan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, itu seyogianya dijadwalkan pada Selasa, 17 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB. Sekretaris Gubernur meyakinkan acara pada waktu tersebut telah diagendakan, namun kepastian akan diberikan sehari sebelum acara dimulai.

Senin pagi, 16 Oktober 2017, kepastian itu pun tiba. Rupanya, bertepatan dengan hari yang telah diagendakan itu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bandung. Tak ayal, pria yang akrab disapa Aher itu harus mendampingi Presiden Jokowi. Apa boleh buat, panitia harus menjadwal ulang.

Jadwal diundur ke hari Rabu, 18 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB atau paling lambat pukul 10.30 WIB. Serentak, semua panitia menyesuaikan persiapan sesuai jadwal tersebut. Persiapan kecil yang kemarin luput pun perlahan terkuak satu per satu dan segera dicarikan penyelesaiannya. Poster platform Kartu Indonesia 1 (Kartin1) yang berisi penjelasan singkat tentang kartu yang akan diluncurkan bersama Pemprov Jabar pagi itu pun belum sempat tercetak, belum hal-hal kecil lainnya. Namun, akhirnya, poster dicetak beberapa saat sebelum acara dimulai serta segala kekurangan dapat diatasi.

Rabu itu, cuaca Bandung amat bersahabat.

Matahari semakin meninggi. Tamu-tamu VIP mulai berdatangan. Mereka berkumpul di sebuah ruangan dekat lobi utama dan beramah-tamah. Dirjen Pajak menyambangi Gedung Sate, 30 menit lebih awal dari jadwal semula. Panitia lantas mengantarkannya untuk bergabung dengan tamu VIP yang lainnya. Topik utama pertemuan mereka adalah tentang Kartin1 (Kartin one). Seperti yang pernah disampaikan Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Irwan Djuniardi, Kartin1 bukanlah kartu, melainkan platform yang dapat diisi berbagai identitas dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Platform ini dapat diintegrasikan pada kartu-kartu yang sudah ada sehingga dapat menjadi kartu multiidentitas (NIK, NPWP, BPJS, Paspor, Kartu Debit dan lain-lain).

Selang beberapa saat kemudian, Aher ikut bergabung. Dengan balutan setelan safari berwana abu-abu tua, gubernur 51 tahun itu menyapa para tamu yang menunggunya. Tak luput ia menyalami semua tamu dengan senyum yang mengembang sebagai ciri khasnya. Suasana semakin hangat kala dirinya menceritakan kunjungan Presiden Jokowi, sehari sebelumnya.

“Dari Garut, semula direncanakan naik heli, namun cuaca tak mendukung, akhirnya naik mobil ke Bandung. Seusai dari Masjid Persis Bandung, sekitar pukul 19.45 WIB, sate kambing HM Harris, Bandung dipilih sebagai tempat makan malam,” ungkap Aher. Percakapan harus terhenti ketika panitia memberitahu bahwa acara sudah siap dimulai. Mereka pun beranjak dari ruang itu menuju Aula Barat Gedung Sate.

Dua agenda utama yaitu penandatangan nota kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Kartu Pintar NPWP dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peluncuran Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi dimulai. Dalam sambutannya, Aher mengatakan kartu identitas pegawai terintegrasi ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jabar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Bank Jabar Banten (BJB) itu diberi nama Kartu Masagi dengan platform Kartin1.

“Kartu Masagi merupakan kegiatan non-APBD, dan Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem integrasi kartu identitas pegawai ini. Ke depan akan lebih banyak lagi layanan yang diintegrasikan seperti layanan kependudukan, BPJS, serta layanan lainnya. Sebagai langkah awal Kartu Masagi akan dicetak untuk 42.000 ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut Aher menambahkan, meskipun baru bisa dinikmati ASN di lingkungan Pemprov Jabar, Aher yakin, kartu pintar ini akan bisa dinikmati masyarakat umum. Untuk itu, pria kelahiran Sukabumi itu mengimbau pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menerapkannya. “Sistem Kartin1 juga terbuka lebar bagi masyarakat umum, namun tetap tidak menghilangkan fungsi kartu-kartu lain yang digunakan sebelumnya,” paparnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Ken menyebutkan bahwa Pemprov Jabar memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan daerah lain dalam penerapan teknologi ini. Bahkan, kata Ken, peluncuran kartu identitas pegawai terintegrasi ini menjadi yang pertama di dunia. "Saya sudah tanda tangan mengenai kartu identitas tunggal ini. Perjanjian ini jadi yang pertama di dunia. Saya ucapkan terima kasih," ujar Ken disambut tepuk tangan hadirin.

Ken mengatakan, kartu ini merupakan platform yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat: mulai dari transaksi perbankan, NPWP, hingga laporan Surat Pajak Tahunan (SPT). "Bahkan kalau kita mau nanti sampai ke e-tol," kata Ken.

Secara teknis keunggulan Kartin1 terletak pada kerahasiaan dan keamanan data pemilik kartu yang terjaga. Sedikitnya ada empat keunggulan Kartin1 terkait kerahasiaan dan keamanan data. Pertama, Kartin1 memiliki 6 Digit PIN seperti halnya kartu debet yang harus diinput sebelum dapat digunakan. Kedua, data dalam kartu selalu dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Ketiga, platform Kartin1 hanya dapat dibuka oleh reader dengan sertifikat digital khusus agar proses “handshaking” dengan sistem Ditjen Pajak dapat berjalan. Dan keempat, data hanya dapat dibuka dengan menggunakan validasi sidik jari dari pemilik kartu.

Dengan menggunakan sistem sidik jari, kartu tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain jika kartu tersebut hilang. “(Kalau kartu hilang) tidak bisa disalahgunakan. Kalian tahu password-nya tapi tidak punya jempolnya (sidik jari), tidak akan bisa,” ungkap Ken. Selain itu, Ken mengatakan bahwa masyarakat sangat diperbolehkan mengajukan Kartin1 dengan mendaftar ke kantor pajak setempat. “Sementara pegawai pemerintahan dulu, kalau nanti masyarakat mau, silakan. Siapa saja, daftar ke kantor pajak bisa kok,” pungkasnya.[*HP/YY]

***

Artikel ini telah dimuat pertama kali di Majalah Internal DJP, Intax edisi Oktober 2017.

Belajar Memahami Aperture dan Depth of Field

foto yang menggunakan Depth of Field (DOF) untuk foreground

Pradirwan - Sebagai fotografer pemula, ada baiknya sering-sering belajar teori photography. Bagi saya, dengan memahami teorinya, akan membantu kita dalam memotret, sehingga photo yang dihasilkan sesuai dengan yang kita inginkan.