KPP Pratama Karees Gelar Dialog Perpajakan

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I berfoto bersama usai acara dialog perpajakan yang bertajuk ‘Silaturahmi dan Dialog bersama Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I’ di aula Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis malam (29/11).

Pradirwan - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees menggelar dialog perpajakan di aula Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis malam (29/11). Acara yang bertajuk ‘Silaturahmi dan Dialog bersama Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I’ ini dihadiri sekitar 30 wajib pajak, termasuk diantaranya manajer persib Bandung, Umuh Muctar.

161 Siswa SMA Ikuti Pajak Bertutur Kanwil Jabar I

Pradirwan - Kanwil DJP Jawa Barat I menggelar Pajak Bertutur 2020 di Gedung Keuangan Negara Bandung (Rabu, 15/07). 

Sebanyak 161 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka adalah siswa Sekolah Menengah tingkat Atas yang merupakan putra-putri pegawai di seluruh unit vertikal Kanwil DJP Jawa Barat I.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor mengatakan Pajak Bertutur ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Pajak Tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 14 Juli 2020. 

"Tahun ini merupakan tahun ketiga kami memperingati Hari Pajak,” ujarnya.

Kegiatan Pajak Bertutur kali ini mengusung tema "Generasi Muda Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”. 

Tema ini dipilih karena saat ini Indonesia sedang dalam masa memerangi pandemi Covid-19. 

"Oleh karena itu juga acara ini yang biasanya diselenggarakan secara langsung (bertatap muka), kita laksanakan dengan menggunakan teknologi video conference," tuturnya.

Kegiatan yang diadakan serentak di 34 Kanwil DJP seluruh Indonesia ini bertujuan untuk memberikan awareness atau kepedulian bagi para siswa untuk lebih memahami peran penting pajak dalam pembangunan serta kehidupan sehari-hari mereka. 

"Sekarang masih kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ketika nanti punya penghasilan sendiri, anak-anak wajib membantu negara ini agar pembangunan berjalan lancar, juga tercapai kemandirian bangsa," katanya.

Lebih lanjut Neil menjelaskan kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. 

"Total APBN kita sekitar Rp2.200 triliun. Seperti yang sudah kita pahami bahwa pajak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sumber pendapatan dalam APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 70% atau sekitar Rp1.577 triliun," ungkapnya.

Neil menegaskan, penerimaan dalam APBN inilah yang digunakan untuk membiayai pembangunan, salah satunya adalah sektor pendidikan. 

"Dalam APBN 2020, sektor (pendidikan) ini mendapat alokasi sebesar 20% atau sekitar Rp492,5 triliun yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran ini juga dinikmati oleh para siswa, khususnya SMA negeri. SMA pasti ada gurunya, ada sekolahnya, butuh buat bayar listriknya, dan lain-lain, tetapi siswa tidak dipungut biaya," ucapnya.

Neil mengatakan, sekarang ini, negara membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Di sinilah peran serta wajib pajak secara gotong royong dengan menjalankan kewajiban perpajakannya secara baik dan tidak menunda. 

"Wajib pajak merupakan pahlawan, karena dari merekalah negeri ini dapat terus maju melakukan perbaikan dan pembangunan," ujarnya.

Neil berharap dengan adanya Inklusi Kesadaran Pajak Sejak Dini, para siswa ini, suatu saat nanti akan dapat berkontribusi untuk negeri melalui pembayaran pajak. 

"Hari ini dengan Pajak Bertutur mereka belajar memahami (pajak), esok nanti merekalah (yang menjadi) pahlawan sejati. Aamiin," pungkas Neil.

Selain sambutan dari Kakanwil, para siswa juga diberikan edukasi dalam bentuk ilustrasi tentang pentingnya pajak melalui paparan penyuluh perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat I Ismail Fahmy. 

Melengkapi pemahaman para siswa, Fahmy dan pembawa acara Danang Respati juga memberikan kuis interaktif tentang materi yang sudah disampaikan. 

Sebanyak 10 peserta yang berhasil menjawab pertanyaan kuis dengan benar, mendapatkan hadiah menarik berupa telepon dan jam pintar. (HP)

sumber: pajak.go.id

Songsong Tatanan Normal Baru, Jabar I Tekankan Protokol Kesehatan

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor saat memberikan arahan menghadapi tatanan normal baru melalui aplikasi zoom, Selasa (26/05)

Pradirwan - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor mengimbau seluruh pegawainya untuk selalu siap dengan berbagai pola kerja dalam keadaan normal yang baru selama masa pandemi Covid-19.

“Tetap tanggap menghadapi pola kerja dalam kondisi seperti ini. Kita harus selalu siap bekerja dalam keadaan new normal nanti dengan tetap menjaga kesehatan tubuh. Untuk pegawai yang saat ini melakukan Work From Home (WFH) di luar wilayah kerja, agar segera berkoordinasi dan memenuhi prosedur yang berlaku untuk kembali ke unit kerja,” ungkap Neil pada acara halal bihalal daring Kanwil DJP Jawa Barat I (Selasa, 26/05).

 

Halal bihalal daring (Selasa, 26/05)

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajarannya yang tetap semangat bekerja dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya di tengah masa pandemi Covid-19.

“Pertama, saya ingin menyampaikan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Selain itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjalankan tugas, memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para wajib pajak. Kita juga patut bersyukur dan terus berikhtiar, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Neil dalam sambutannya.

Tidak lupa, Neil berpesan kepada seluruh staf Kanwil DJP Jawa Barat I untuk tetap menjaga kinerja dengan baik. “Meski pekerjaan kita lakukan dari rumah (Work From Home), kinerja tidak boleh menurun. Kualitas kerja harus tetap baik,” kata Neil.

Dalam kesempatan itu pula, Neil meminta jajarannya untuk selalu menyiapkan diri menghadapi berbagai perubahan terjadi. Ia menyebut, perubahan itu ditandai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. “Kita tahu, pandemi ini telah menyebabkan berbagai perubahan dan kita harus pula menyesuaikan diri menghadapi setiap perubahan itu,” pungkasnya.

sumber: pajak.go.id

Berita Jabar I lainnya:

Di PRFM, Jabar I Ajak WP Pahami Relaksasi SPT

Daftar Kontak KPP di Kanwil DJP Jabar I

Jabar I Sosialisasikan Insentif Pajak di PRFM

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Cimahi Maksimalkan Edukasi Daring

DJP Bantu RSUD Kota Bandung Tangani Wabah Covid-19

Dukung UMKM Berkembang, DJP Jabar I Buka Pojok Pajak

Penyuluh Perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat I, Rendra Santika, saat memberikan layanan perpajakan.

Pradirwan - Kanwil DJP Jawa Barat I membuka pojok pajak di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, Jl. PHH Mustofa No 31, Bandung (Kamis, 27/6). Pembukaan pojok pajak ini ditujukan untuk membantu wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan pelayanan perpajakan di luar kantor ini dikemas dalam acara yang bertajuk “Klinik Bisnis UMKM STIE Ekuitas”.

Ketua Penyelenggara, Ade Imam, mengatakan kegiatan yang dihadiri oleh 126 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini melibatkan 11 booth konsultasi, diantaranya dari Kadin Prov. Jawa Barat dan Kota Bandung, BPOM Kota Bandung, MUI, HKI, Manajemen Usaha, Desain Kemasan, serta Perpajakan yang diwakili Kanwil DJP Jawa Barat I.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan memajukan UMKM kota Bandung khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya. Penyelenggaraan tahun ini telah memasuki tahun ke empat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pengembangan Kewirausahaan STIE Ekuitas, Dito Rinaldo, menilai saat ini UMKM semakin tahun semakin bertumbuh, namun pertumbuhan tersebut juga memunculkan kendala atau masalah bagi para pelaku UMKM itu sendiri. “Oleh karena itu, klinik bisnis ini hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut,” ungkap Dito.

Tim Penyuluh Perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat I, Rendra Santika dan Ismail Fahmy, bertugas di pojok pajak itu. “Kami memberikan pelayanan konsultasi perpajakan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan para pelaku UMKM, seperti kapan para pelaku UMKM ini wajib mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, cara menghitung pajak UMKM, cara bayar pajaknya, hingga cara melaporkan pajaknya di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan,” ungkap Rendra saat dikonfirmasi usai acara berlangsung.

Lebih lanjut, Rendra mengapresiasi program STIE Ekuitas ini. “Program ini bagus. Semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan UMKM memberikan pelayanan, seperti layananan satu pintu, mulai perijinan, ijin usaha BPOM atas produknya, permodalan, termasuk perpajakannya. Selain itu, program ini tak hanya memberikan wawasan bagi pelaku UMKM, namun memberikan edukasi bagi para mahasiswa yang nantinya diharapkan menjadi para pengusaha. Semakin ketatnya persaingan usaha di masa depan, membutuhkan persiapan yang matang agar bisa memaksimalkan pasar dalam negeri. Jangan sampai pasar dalam negeri dibanjiri produk luar negeri, karena kita kalah bersaing,” pungkasnya. (HP)

 artikel ini ditulis untuk pajak.go.id

Rahasia di Balik Kesuksesan Klandestin

Klandestin, Film Pendek karya tim Kanwil DJP Jawa Barat I berhasil menjuarai lomba film pendek dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Seduania (Hakordia) 2018 yang digelar Ditjen Pajak pada Kamis (06/12/2018) di Jakarta. 

Pradirwan - Menjadi pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, nyatanya tak melulu mengurusi penerimaan negara dari sektor pajak. Banyak hal lain yang membuat sisi kreativitas pegawai berkembang menjadi sebuah prestasi. Seperti yang Ditjen Pajak lakukan beberapa waktu lalu.

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018, Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak menggelar lomba film pendek anti-Korupsi.

The Winner, Klandestin

Meme Klandestin yang beredar di WAG usai pengumuman pemenang

Dalam lomba itu, film pendek berjudul Klandestin (adv. secara rahasia) karya tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I berhasil membawa pulang penghargaan sebagai film pendek terbaik. Pengumuman lomba film pendek ini digelar bertepatan dengan acara sarasehan bertema Bangun Negeri Tanpa Korupsi di aula Cakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, pada Kamis (06/12/2018) lalu.

Direktur KITSDA, Harry Gumelar.

“Adanya lomba seperti ini akan mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak, mulai Pelaksana hingga seluruh Pimpinan, untuk tetap menjaga integritas,” kata Direktur KITSDA, Harry Gumelar dalam sambutannya.


Menurutnya, mengingatkan integritas ini harus dilakukan secara terus-menerus. “Mengingatkan tentang menjaga integritas tidak bisa sekali kemudian selesai. Ini harus dilakukan terus-menerus, salah satunya dengan cara membuat film pendek ini,” katanya.

Harry menyebut dua tema utama dalam lomba film pendek tersebut yaitu pengendalian gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS). WBS merupakan sebuah sistem yang digunakan Ditjen Pajak untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan Ditjen Pajak melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran atau peniup peluit (Whistleblower).

Kepala Bagiam Umum Kanwil DJP Jabar I, Liza Khoironi menerima trophy

Lomba ini diikuti 37 peserta yang berasal dari setiap Kanwil DJP dan unit lainnya. Mekanisme penjurian dilakukan oleh internal Ditjen Pajak dengan melibatkan para profesional di bidangnya. Sebanyak 20 film berhasil lolos seleksi ke babak berikutnya, hingga terpilih 3 film sebagai juara dan 2 film terfavorit.

Film-film tersebut adalah “Klandestin” dari Kantor Wilayah DJP Jabar I sebagai Juara I, "BOSQUE" dari Kantor Wilayah DJP Aceh sebagai Juara II, dan "Pembuktian" dari Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan sebagai Juara III.

Sementara Juara Favorit I diperoleh Kantor Wilayah DJP Aceh melalui film berjudul "BOSQUE" dan Juara Favorit II dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang berjudul "Sinom".

Sebagian Kru dan Pemain Film Klandestin

Salah satu juri, Amin Ishaq, mengatakan 20 film yang dinilainya sangat luar biasa. “Saya kasih jempol 4 untuk teman-teman Ditjen Pajak yang terlibat dalam pembuatan film pendek ini,” ujar Amin.

Sutradara film “Ibu Maafkan Aku” itu mengatakan secara keseluruhan film-film yang diikutsertakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hal ini ia nilai wajar karena baik di film pendek maupun film panjang, pasti ada yang nilai positif dan nilai negatifnya. Ini karena ada elemen-elemen penting yang terkait dalam pembuatannya, seperti directing, editing, sinematografi, acting, ide cerita, penulisan cerita, dan lain sebagainya. Namun, secara keseluruhan ia menilai film-film itu luar biasa bahkan di luar ekspektasinya. “Melihat film-film itu membuat saya, wow! Ternyata teman-teman di Ditjen Pajak mempunyai cukup kreativitas yang unexpected,” ungkapnya kagum.

Kekaguman juga diungkap sinematografer yang juga menjadi juri, Arya Tedja. Arya mengungkapkan kekagumannya kepada Ditjen Pajak yang telah menyelenggarakan lomba film pendek ini. “Saya kagum dengan Ditjen Pajak dengan diadakannya festival film ini, karena dengan cara seperti ini, bisa mempengaruhi integritas para pegawainya,” kata pria bernama lengkap Arya Teja Cakrahadisurya ini.

Secara khusus, kedua insan film ini memberikan apresiasi terhadap film Klandestin. “Klandestin merupakan film yang luar biasa. Klandestin on theme, message-nya nyampe, tidak bias, sangat jelas. Bahasa visual yang cukup kuat dengan menggunakan simbol-simbol dan semiotik-semiotik yang dipakai. Mudah-mudahan ini disengaja, bukan di luar dari konsep. Bahasa verbal, narasinya, pun bahasa visualnya luar biasa. Yang paling saya suka dari klandestin itu simple, tidak boros, langsung on the point. Dari sisi directing, back of phase-nya itu, shot by shot-nya dibuat sangat efektif bertutur dalam gambar. Blocking dalam pengadeganannya simple, langsung on the point. Membuat Klandestin sangat indah untuk dinikmati secara gambar,” jelas Amin.

Proses syuting di Rancaupas, Ciwidey, Kab. Bandung

Sementara itu, Arya tak kalah bagus dalam memberikan testimoninya. Pria berambut gondrong itu mengatakan, dari keseluruhan film yang ada, Klandestin mempunyai banyak kelebihan. “Lighting, komposisi, angle, semuanya ditempatkan pada porsinya, efektif semuanya,” ujarnya.

Proses syuting Klandestin di Rancaupas, Ciwidey, Kab. Bandung. 

Klandestin mengangkat tema WBS. Sutradara sekaligus penulis cerita film berdurasi 6 menit itu, Tiara Rahmadina H mengatakan melalui film itu, timnya ingin menegaskan bahwa di DJP ada sarana WBS yang dapat dimanfaatkan oleh semua pegawai demi terciptanya DJP yang bersih dari korupsi.

Film yang dibintangi Devana Sigalingging (Kinan), Aulia Dewi A (Resti), dan Tresna FS (Husni) ini berkisah tentang seorang pegawai (Resti) yang mengadukan sahabatnya (Kinan) yang dicurigai ‘menggadaikan’ integritasnya. Resti curiga melihat gaya hidup Kinan yang tak seperti pegawai pada umumnya. Kecurigaan Resti diperkuat Husni yang merasa janggal melihat gaya hidup Kinan yang berubah. Melalui WBS, Resti tak ingin Kinan terjerumus dalam perbuatan tak sesuai kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan itu.

Foto bersama disela-sela syuting Klandestin

Terpilihnya Klandestin sebagai juara berkat kerjasama kru yang solid. Rekruitmen kru dimulai sejak pelaksanaan peringatan hari oeang ke-72 di Gedung Keuangan Negara Bandung, sekitar Oktober 2018 lalu. Para kru yaitu Tiara Ramadina H, M. Muttaqun, Tiffany Grant, Aulia Dewi A, Tresna FS, Wawan Setiawan, dan Herry P, sebelumnya merupakan peserta workshop videografi Kanwil DJP Jawa Barat I yang tergabung dalam imagitaxion. Sedangkan kru lainnya yaitu Asep Ackbar, Dyah Anggorowati, Fathia Soraya, dan Nur Ainun Gaus direkrut karena mempunyai peran sentral terkait keahlian dan kewenangan khusus yang dimilikinya.

Khusus pemilihan pemeran, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jawa Barat I Liza Khoironi meminta agar Devana mejadi salah satu pemerannya. Menurutnya, acting Devana di depan kamera sudah teruji ketika Direktorat KITSDA membuat film pendek tentang gratifikasi berbalut kisah asmara.

Film yang dimulai syuting sekitar Agustus itu menceritakan tentang seorang pegawai baru dengan home base Jakarta, mutasi ke sebuah KPP di pulau Sumatera. Ia lantas menjalin hubungan asmara dengan pelaksana senior bernama Jefry yang sudah mempunya istri. Ternyata, belakangan Jefry diketahui sering menerima uang gratifikasi dari Wajib Pajak. Atas perbuatannya Jefry ditangkap KPK, sedangkan pegawai baru itu dipecat dari DJP karena berdasarkan aturan yang berlaku, PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua.

Kepala Kanwil DJP Jabar I berfoto bersama usai memberikan apresiasi kepada para kru Klandestin.

Liza mengatakan dengan dimenangkannya lomba film pendek itu, membuktikan bahwa para pegawai di Kanwil DJP Jabar I sangat kreatif. Melalui film ini, Liza berharap tidak hanya mengingatkan para pegawai untuk menjaga kode etik, namun dapat menginfokan kepada masyarakat luas, bahwa di Ditjen Pajak mempunyai pengendalian internal dalam mencegah perilaku korupsi. “Bagi pegawai, jika menemukan ada yang mencurigakan, jangan takut lapor melalui WBS. Semoga film ini membawa manfaat bagi DJP dan masyarakat luas,” katanya tulus. (*)

***

Film Pendek Klandestin - Kanwil DJP Jawa Barat I

artikel ini ditulis untuk pajak.go.id dan telah ditayangkan sejak tanggal 08/01/2018

Kemenkeu Jabar Gelar Seminar APBN

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jabar Saipullah Nasution saat acara seminar “Refleksi APBN Tahun Anggaran 2019 dan APBN Tahun Anggaran 2020, Antara Harapan dan Tantangannya” di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jl, Diponegoro Bandung (Selasa, 28/10).

Pradirwan - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Barat menggelar Seminar APBN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jl, Diponegoro Bandung (Selasa, 28/10).

Seminar yang bertajuk “Refleksi APBN Tahun Anggaran 2019 dan APBN Tahun Anggaran 2020, Antara Harapan dan Tantangannya” itu dihadiri para pejabat dan pegawai di lintas Eselon I Kemenkeu Jawa Barat, Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Akademisi UNPAD.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jabar Saipullah Nasution mengatakan bahwa acara ini merupakan salah satu dari rangkaian peringatan Hari Oeang ke-73, dalam rangka meningkatkan sinergi dan kinerja untuk mencapai cita-cita bersama, sekaligus mengenalkan tugas dan fungsi Kemenkeu dan mengajak publik berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Dalam perjalanan menuju pencapaian tujuan bernegara, kita menemui banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Ada masalah kemiskinan, keamanan, pemerataan, kerusakan lingkungan, hingga masalah rendahnya kualitas SDM kita. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN untuk menjaga postur APBN Tahun 2020 agar tetap ekspansif mendorong laju perekonomian nasional dengan sasaran yang lebih terarah, terukur, dan produktif," ungkap Saipullah.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penerimaan negara -baik itu pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, juga penerimaan negara bukan pajak- terus dioptimalisasi sebagai sumber penerimaan sekaligus instrumen untuk menstimulasi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing.

Tak hanya disisi penerimaan, sektor belanja negara pun menjadi perhatian. "Belanja negara terus dijaga kualitasnya, tercatat secara cermat dan sistematis, dilaksanakan dengan baik dan akuntabel, serta diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM," ujar Saipullah.

Sementara itu, Kabid Data Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jabar I Arif Priyanto mengatakan, Kanwil DJP Jawa Barat I terus berupaya mendorong penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak baru.

“Berdasarkan perhitungan TCR (Tax Coverage Ratio) tahun 2019 yang bersumber dari data kependudukan BPS Jawa Barat, masih terdapat potensi 1.041.777 Wajib Pajak OP Baru. Jadi, masih ada peluang meningkatkan penerimaan pajak dari bertambahnya jumlah penduduk," ujar Arif.

Arif mengharapkan, penambahan satu juta wajib pajak tersebut bisa tercapai dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Penambahan WP juga diharapkan bisa terus meningkat seiring adanya insentif pajak, salah satunya penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Suasana Seminar APBN (Selasa, 28/10)

Menurutnya, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak kepada masyarakat harus terus dilakukan agar semua orang bisa menjadi pahlawan dan berkontribusi terhadap pembangunan. Meski demikian, penambahan wajib pajak dihadapkan pada sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan jumlah petugas pajak untuk menjangkau pelosok daerah.

Di sisi lain, peningkatan jumlah wajib pajak juga dikhawatirkan akan membuat pengawasan menjadi lemah karena beban petugas yang semakin besar. Namun, dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, tantangan itu akan bisa diatasi. "Agar pengawasan tidak menjadi lemah, maka petugas akan dibantu dengan teknologi dan mesin-mesin penunjang lainnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa tren penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat I selama empat tahun terakhir (2015 sampai dengan 2018) menunjukkan tren fluktuatif. Secara umum pertumbuhan penerimaan empat tahun terakhir mengalami tren positif, kecuali pada tahun 2016 pertumbuhan penerimaan turun sebesar 1.95%.

"Realisasi penerimaan per jenis pajak per 24 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 22,46 trilliun dengan pencapaian sebesar 64.55% dari target Rp 34.80 trilliun," ungkapnya.

Kontribusi penerimaan pajak per jenis pajak didominasi oleh PPh Non Migas sebesar Rp 12.11 trilliun atau sebesar 68.58%. Untuk kontribusi penerimaan per sektor utama sebagian besar mengalami pertumbuhan positif, kecuali industri pengolahan dan konstruksi mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 0.16% dan 8.15%.

Adapun kepatuhan pembayaran WP Baru OP Non Karyawan dan Badan untuk tahun 2019 sampai dengan 12 Agustus 2019 mencapai 92.26%. (HP)



Sumber: pajak.go.id

Kanwil DJP Jabar I Sabet Juara II Tax Factor 2019

CH405 dan para supporter

Pradirwan - Kanwil DJP Jawa Barat I berhasil menyabet juara II dalam ajang Tax Factor 2019 yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Perhelatan ini dalam rangka memperingati Hari Pajak 2019 serta untuk mengapresiasi bakat-bakat seni yang dimiliki para pegawai.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam sambutannya berharap agar ajang unjuk bakat menyanyi yang tahun ini mengambil tema “the Greatest Show” dapat diadakan setiap tahun. “Tax Factor 2019 spektakuler,” ungkap Robert.

Robert berharap bakat-bakat menyanyi para peserta Tax Factor 2019 dapat digunakan untuk dekatkan masyarakat Indonesia kepada pajak.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor menjelaskan proses seleksi peserta. “Seluruh Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DJP mengirimkan wakilnya dalam seleksi penjurian tahap I di masing-masing Kantor Wilayah DJP. Pada tahap ini terdapat 113 peserta yang berhasil lolos seleksi, termasuk wakil dari Kanwil DJP Jawa Barat I yaitu peserta dari KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Purwakarta, dan KPP Madya Bandung,” ujar Neil usai acara.

Lebih lanjut Neil mengatakan penjurian tahap selanjutnya dilakukan oleh juri yang berkompeten di bidangnya yaitu Indra Aziz (Vokal Plus), Ucie Nurul (Elfa’s Singer) dan Arief Huda (Taxic Music Comunity). “Dari 113 peserta yang lolos itu, terpilihlah 10 besar finalis yang maju ke tahap Final Round Tax Factor 2019 hari ini dan alhamdulillah, trio KPP Pratama Sukabumi berhasil menjadi Juara II,” kata Neil.

Trio yang menamakan grupnya CH405 ini beranggotakan Agung Trihartanto, Rb. Unggul Yoga Wibawa, dan Putra Adi Pratama. Mereka berhasil memukau dewan juri Indra Aziz, Ucie Nurul, dan Andre Taulany.

Atas prestasi itu, Neil mengungkapkan rasa syukur. “Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tim Sukabumi yang telah mengharumkan nama Jabar Satu dan segala pihak yang telah mendukung. Hal ini merupakan hadiah bagi Kanwil DJP Jabar I, khususnya bagi KPP Pratama Sukabumi dalam memperingati Hari Pajak tahun ini,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan untuk berjuang memberikan yang terbaik. “Tujuan utama bukan untuk menjadi juara, tapi selalu memberikan kontribusi terbaik, bagi tim, institusi, maupun negara. Let’s make a good news everyday!” pungkasnya.

Dalam gelaran ini, Ayu Citra Dewi Nitami dinobatkan sebagai Juara Pertama. Sedangkan Juara III diraih oleh Desi Wulandari.

Berikut nama kesepuluh peserta yang masuk Final Round Tax Factor 2019:
(1) Ananda Guntur P.T Lumbantobing dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,
(2) Yopi Megitasari dari Kanwil DJP Jakarta Pusat,
(3) Ayu Citra Dewi Nitami dari Kanwil Kepulauan Riau,
(4) I Made Dwi Surya Ciptalyadi dari Kanwil DJP Bali,
(5) Desi Wulandari dari Direktorat TTKI,
(6) Selvia Pratiwi Situmorang dari Kanwil DJP Jakarta Pusat,
(7) Ni Kade Meyantika Florensy dari Kanwil DJP Nusa Tenggara,
(8) Trio CH405 : Agung, Unggul, dan Putra dari Kanwil DJP Jawa Barat I,
(9) Christiana Orisintawati dari Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tenggara, serta
(10) Duo : Adi – Gabriella dari KLIP.

sumber : 

Lantik 11 Pejabat Pengawas, Neilmaldrin: Kinerja menjadi Wujud Syukur

 

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor memberikan arahan kepada 11 Pejabat Pengawas yang baru saja dilantik dan Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I, Rabu (30/01). 

Pradirwan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor melantik 11 Pejabat Pengawas di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I, Rabu, (30/01). Kesebelas pegawai tersebut mendapatkan mutasi jabatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-10/PJ/2019 tanggal 11 Januari 2019. Pelantikan yang dilaksanakan di aula Kanwil DJP Jawa Barat I itu dihadiri dua orang saksi, dua orang rohaniawan, dan para pejabat eselon III.

Dalam arahannya, Neil mengatakan agar para pegawai yang baru bergabung, untuk segera melakukan adaptasi. "Dalam beberapa saat, kita mungkin merasa asing dengan suasana dan lingkungan yang baru. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana asing itu akan segera berlalu," ujarnya.

Menurutnya, manusia sudah diberikan kemampuan untuk selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru. “Ini adalah momen yang baik dan dimiliki oleh siapa pun, termasuk saya, yaitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap hal-hal positif saja yang dibawa di lingkungan baru. “Apabila di tempat lama, dirasakan ada hal yang kurang baik, maka tak perlu dibawa ke tempat baru ini. Namun, jika ada hal yang baik, silakan tularkan,” imbuhnya.

Neil juga meminta untuk selalu meningkatkan kinerja sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Banyak di antara kawan-kawan kita yang tidak bisa setiap hari bertemu keluarga. Mereka bisa produktif dan profesional. Jika kita berkesempatan bertemu keluarga setiap hari, maka sudah seharusnya itu menjadi motivasi kita dalam bekerja, meningkatkan produktivitas dan profesionalisme kita. Itu sebagai wujud syukur kita," tegasnya.

Lebih lanjut ia meminta kepada para pegawai tersebut agar segera melaksanakan tugas. “Selamat bertugas di tempat masing-masing. Cepat lakukakan penyesuaian, karena kita tak bisa menunggu lama lagi. Tugas sudah menunggu kita,” pungkasnya. (HP)

***

artikel ini pertama kali ditayangkan di pajak.go.id

Kanwil Jabar I Matangkan Persiapan New Normal Pelayanan DJP

Pradirwan - Kanwil DJP Jawa Barat I terus memantapkan persiapan pembukaan kembali layanan tatap muka di masa pandemi Covid-19 dengan menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi telekonferensi (Selasa, 10/6).

Rapat yang diikuti para Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I se-Kanwil DJP Jawa Barat I itu dipimpin Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, Jogi Agustinus mewakili Kepala Bidang P2Humas yang sedang berhalangan.

Dalam paparannya, Jogi mengatakan tiap-tiap unit vertikal DJP di Lingkungan Kanwil DJP telah melakukan berbagai persiapan menghadapi New Normal Pelayanan DJP yang akan dibuka mulai tanggal 15 Juni 2020 itu.

“DJP telah mengeluarkan panduan umum pelaksanaan tugas dalam tatanan normal baru (new normal) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020. Perhatian utama kita adalah aspek kesehatan para petugas dan wajib pajak dengan tetap mengutamakan faktor kenyamanan,” ungkapnya.

Untuk mengakomodir hal itu, lanjut Jogi, setiap unit harus sudah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan paling lambat akhir pekan ini. “Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah harus melakukan simulasi layanan tatap muka, termasuk petugas Satuan Pengamanan (Satpam) sebagai garda terdepan, paling lambat Jumat (12/06). Setiap petugas yang berhadapan langsung dengan wajib pajak atau pihak lain harus menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan,” ujar Jogi.

Jogi menyebutkan ada enam jenis layanan yang dikecualikan dalam layanan tatap muka tersebut yaitu Pendaftaran NPWP, Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang sudah wajib e-filing, Surat Keterangan Fiskal (SKF), Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP BPHTB), Aktivasi dan lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN), dan Layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan NIlai (UPRPPN) Bandara.

“Keenam jenis layanan tersebut bisa dilakukan oleh wajib pajak secara online dan sudah berjalan baik selama ini. Selain itu, untuk layanan konsultasi, wajib pajak tetap dapat memanfaatkan 10 nomor chat WhatsApp yang telah disediakan setiap KPP. Jika menghendaki konsultasi langsung, maka Wajib Pajak harus membuat janji terlebih dahulu melalui kanal tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Daftar Kontak KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I

Sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, setiap instansi diminta untuk membatasi kerumunan, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Oleh karena itu, KPP akan mengatur antrean pengguna layanan sesuai kapasitas ruangan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dan dapat juga mempertimbangkan menggunakan antrian secara online.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor yang berkesempatan hadir di akhir acara menyampaikan pesan agar seluruh KPP memastikan persiapan layanan tatap muka sudah siap di hari Jumat pekan ini. “Jangan lupa untuk melakukan sosialisasi jenis layanan online kepada wajib pajak melalui berbagai kanal yang ada. Untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran NPWP secara offline maka dapat diarahkan dengan layanan mandiri di KPP, dibantu petugas KPP dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya. (HP)

Sumber: www.pajak.go.id

Awal Desember, Penerimaan Pajak Jabar I Tumbuh 11,98 persen

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat I, Arif Priyanto.

Pradirwan - Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I hingga 6 Desember 2018 tercatat sebesar Rp24,96 triliun.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat I, Arif Priyanto menyampaikan pencapaian penerimaan pajak hingga awal Desember ini sudah mencapai 76,98% dari target yang dicanangkan sebesar Rp32,4 triliun.

     Baca juga : Hartadinata Abadi - Ditjen Pajak Imbau Pengusaha Emas Sadar Pajak

Meskipun demikian, realisasi tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun 2017. “Pada 2017, pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp25,7 triliun atau 89,96 persen dari target sebesar 28,6 triliun,” kata Arif dalam acara Media Gathering yang diselenggarakan Kanwil DJP Jawa Barat I di Bandung, Kamis (6/12).

Dia mengemukakan, penerimaan PPh Non Migas memberikan kontribusi terbesar, yakni sebesar Rp13,83 triliun atau 72,28 persen dari target. Penerimaan jenis pajak ini tumbuh sekitar 7.08 persen dibandingkan tahun lalu.

Jenis pajak yang merupakan kontributor terbesar kedua adalah penerimaan dari PPN dan PPnBM, yakni sebesar Rp10,58 triliun, atau 83,53 persen dari target. Penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh signifikan, mencapai 19,69 persen.

“Penerimaan dari PBB dan pajak lainnya juga mengalami pertumbuhan. Secara total penerimaan pajak di Kanwil DJP Jabar I mengalami pertumbuhan 11,98 persen,” ujarnya.

Dia memaparkan, berdasarkan sektor, penerimaan pajak terbesar berasal dari industri pengolahan yang mencapai 30,84 persen, atau mengalami pertumbuhan 17.09 persen. Di posisi kedua yakni pajak dari sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi 22,72 persen, atau tumbuh 20,55 persen.

Kontributor penerimaan pajak di Kanwil DJP Jabar I lainnya, adalah sektor konstruksi dengan kontribusi 8,81 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 8,36 persen, serta Administrasi pemerintahan 7,70 persen. Total kelima sektor dominan ini berkontribusi sebesar 78 persen penenerimaan dengan angka pertumbuhan sekitar 15,82 persen.

"Dari lima sektor utama, seluruhnya tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,98%, artinya ada usaha yang dilakukan untuk mendorong kenaikan tersebut," ujarnya.

Disinggung mengenai kondisi pada 2019, Arif tak menampik akan ada tantangan yang dihadapi karena setiap tahun kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Selain itu, adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Adapun strategi pengawasan yang akan dilakukan pada 2019 diantaranya dengan pengawasan dan penyelesaian data SP2DK yang terbit pada 2018 dan sebelumnya, pengawasan WP pasca amnesti pajak baik yang telah mengikuti maupun yang tidak mengikuti program tersebut.

“Kami juga melakukan Joint Analysis dengan Bea Cukai, satgas 115, KPK, dan lembaga-lembaga lainnya, pemanfaatan data keuangan, peneltian Debt to Equality Ratio (DER),” pungkasnya.

     Baca juga :  KPP Pratama Karees Gelar Dialog Perpajakan
 

Selain itu, salah satu pembicara, pakar pengembangan SDM dan Komunikasi, Tauhid Nur Azhar mengatakan saat ini penggunaan teknologi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut bisa dimanfaatkan guna mendukung penerimaan pajak. "Transformasi digital melahirkan karakter baru dalam berkehidupan termasuk membayar pajak dengan cara yang lebih kekinian. Misalnya, dengan mengajak influencer untuk menyosialisasikan kepatuhan membayar pajak," kata Tauhid.

Meski begitu, kesadaran pajak harus lebih ditingkatkan. Ia mencontohkan Singapura yang ketat dalam menerapkan kewajiban pajak dengan memberikan punishment. Cara itu membuat warga lebih patuh dalam membayar pajak. "Pajak merupakan konsep saling berempati, karena itu pencapaian target harus terus tumbuh dengan strategi dan langkah konkret," katanya.

Artikel ini ditayangkan di pajak.go.id

Lebih Dekat dengan WP, KPP Pratama Sumedang Pindah Kantor

Pradirwan - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang memiliki lokasi kantor baru yang lebih dekat dengan para wajib pajak.

Peresmian gedung baru yang berlokasi di Jalan Kol. Ahmad Syam No. 69A Jatinangor, Kabupaten Sumedang itu disiarkan secara langsung melalui akun instagram @pajaksumedang dan aplikasi zoom meeting, sehingga bisa diikuti seluruh pegawai baik yang sedang bekerja dari kantor maupun bekerja dari rumah.

Baca juga: Kanwil Jabar I Matangkan Persiapan New Normal Pelayanan DJP

Kegiatan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 ini masih diperbolehkan selama menerapkan protokol kesehatan.

Jika sebelum pandemi, acara peresmian biasanya mengundang banyak orang, tidak demikian saat peresmian gedung baru KPP Pratama Sumedang ini.

Acara yang bertema “new normal, new office, new spirit” ini hanya dihadiri pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan beberapa pegawai saja.

Kepala KPP Pratama Sumedang Roos I Yulinapatrianingsih mengatakan kepindahan KPP Pratama Sumedang ke lokasi barunya ini sudah direncanakan sebelum pandemi terjadi.

“Rencana kepindahan KPP Pratama Sumedang sudah diwacanakan sejak awal Januari 2020 dan rencananya akan dilakukan pada 5 Mei 2020,” ungkap Roos di Sumedang, Selasa (09/06).

Roos bersyukur, setelah lebih dari sekitar 12 tahun KPP Pratama Sumedang berlokasi di luar wilayah kerjanya, akhirnya bisa lebih dekat dengan wajib pajak.

“Alhamdulillah, setelah lebih dari 12 tahun berlokasi satu gedung dengan KPP Pratama Bandung Karees (Jl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung), akhirnya kantor kami bisa berlokasi sesuai wilayah kerja kami di Kab. Sumedang. Ini merupakan upaya KPP Pratama Sumedang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Tujuannya agar pelayanan dan kinerja kami di masa depan menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Roos menambahkan, untuk pertama kalinya peresmian kantor di laksanakan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya tidak banyak mengundang orang. “Hanya sebagian pegawai KPP Pratama Sumedang saja, sisanya menyaksikan melalui zoom meeting dan live IG,” tutur Roos.

Baca juga: Daftar Kontak KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I

Peresmian secara virtual ini merupakan salah satu contoh penerapan Adaptasi Kebiasan Baru (AKB) di masa pandemi Covid-19.

“Ini dilakukan demi mengutamakan keselamatan serta tetap menjadi peristiwa penting yang tidak terlupakan (memorable) dalam sejarah DJP, khususnya bagi KPP Pratama Sumedang,” katanya.

Tak lupa, Roos menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan kepindahan kantor baru tersebut.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor mengatakan kepindahan operasional KPP Pratama Sumedang dari kantor di Bandung ke wilayah Sumedang ini sekaligus bertepatan dengan dimulainya tatanan normal baru DJP.

Dalam rangka beradaptasi terhadap tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19, pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal pajak (DJP) dilakukan penyesuaian dan pembatasan tertentu.

“Tentu saja pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam tatanan normal baru tersebut dilakukan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan bagi pegawai dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi momentum penting untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Ia berpesan agar pegawai dapat segera beradaptasi dengan kantor baru dan sistem yang saat ini berlangsung demi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik.

Oleh karena itu, Neil meminta jajarannya untuk mengoptimalkan jenis layanan yang telah berjalan secara on line dan untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada wajib pajak segala hal yang berkaitan dengan tatanan normal baru dalam pelayanan KPP.

Baca juga : Jelang New Normal, Jabar I Siapkan Sarana Pelayanan

Dalam kesempatan itu pula, Neil menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan upaya Kepala dan tim KPP Pratama Sumedang. Hingga 8 Juni 2020, realisasi netto KPP Pratama Sumedang mencapai Rp254,8 miliar atau 29,55% dari target yang ditetapkan.

“KPP Pratama Sumedang menjadi satu-satunya KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I yang mengalami pertumbuhan positif 0.37% dibandingkan tahun lalu. Hal ini bisa menjadi contoh bagi KPP lainnya,” ungkap Neil.

Ia berharap agar seluruh pegawai KPP Pratama Sumedang dapat segera beradaptasi dengan kantor baru, terus menjaga semangat, sehingga baik tugas pelayanan maupun amanah target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp862,6 miliar dapat dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

“Mudah-mudahan dengan diresmikannya kantor ini, pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, terfokus, dan optimal, karena lebih dekat dengan domisili wajib pajak berada. Semoga Allah SWT meridhoi segala niat baik yang kita laksanakan untuk negeri ini,” pungkasnya. (HP)

sumber: www.pajak.go.id ,